<p>Dua Pekan Pembahasan, DPRD Setujui Raperda Perubahan APBD </p>
Pemerintahan

Dua Pekan Pembahasan, DPRD Setujui Raperda Perubahan APBD

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kebumen tahun 2021 mendapatkan persetujuan semua fraksi DPRD. Persetujuan disampaikan juru bicara masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna, Senin (13/9/2021).

Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Kata Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dipimpin Ketua DPRD Sarimun. Ia didampingi para wakil ketua Fuad Wahyudi, Agung Prabowo, dan Yuniarti Widayaningsih. Hadir secara pribadi Bupati Arif Sugiyanto didampingi Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih.

Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kebumen tahun 2021 oleh legislatif sendiri hanya dua pekan. Dimana, Raperda sendiri disampaikan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto kepada pimpinan DPRD pada 1 September 2021 lalu.

Tatag Sajoko, juru bicara Fraksi PDIP menyampaikan, implementasi APBD perubahan tahun 2021 memiliki waktu yang terbatas. Fraksinya berpesan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memanfaatkan waktu dan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya.

"Karena keterbatasan waktu tersebut, kami berharap Inspektorat sebagai aparat pengawas internal dapat mengawal pelaksanaan APBD Perubahan tahun anggaran 2021 ini dengan baik. Sehingga potensi-potensi kesalahan baik administratif maupun substantif dapat direduksi atau bahkan dieliminasi," terangnya..

Sementara Wahid Mulyadi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyoroti penurunan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi di Tahun 2021 ini. Dimana tahun ini hanya memperoleh Rp 2,9 miliar.  

"Untuk itu ke depan agar ada komunikasi yang baik dan intens antara Pemkab dengan Pemerintah Pusat," ujarnya.

Sekedar informasi, dalam Raperda tersebut disebutkan bahwa Pendapatan Daerah Kebumen mengalami penurunan Rp 12.567.408.000. Pendapatan yang semula Rp 2.752.338.008.000 menjadi Rp 2.739.770.600.000. Sedangkan Belanja Daerah Rp 2.956.120.909.000 atau mengalami defisit sebesar Rp 216.350.309.000.