Kampanye Kolom Kosong Tidak Perlu Dilakukan
Peristiwa

Kampanye Kolom Kosong Tidak Perlu Dilakukan

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Pilkada Kebumen 9 Desember 2020 hanya diikuti satu pasangan calon yaitu Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih. Arif - Rista yang diusung oleh 9 partai politik dengan menyabet seluruh kursi parlemen atau 50 kursi akan melawan kotak kosong.

Gambar paslon ini akan berdampingan dengan kolom kosong pada surat suara nantinya. Namun, beberapa kalangan masyarakat justru mengkampanyekan kotak kosong. Belum lama ini, bahkan terjadi deklarasi pembentukan Presidium Mas KOKO (Kotak Kosong) sebagai tandingan koalisi parpol. 

Ketua Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Hariyanto Fadeli mengatakan, mengkampanyekan kolom kosong tidak seharusnya dilakukan. Ia beralasan bahwa kolom kosong bukan peserta pilkada. Maka hanya cukup dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kebumen. 

Jika ada yang mengkampanyekan, maka perlu dicermati oleh penyelenggara. Jangan sampai terjadi pelanggaran, katanya. 

Hariyanto menjelaskan, belum ada regulasi yang mengatur terkait kampanye kolom kosong. Untuk itu dirinya berharap dibuat keputusan yang mengatur hal tersebut. Seperti halnya keputusan pembatasan dalam mengkampanyekan kolom kosong seperti halnya paslon yang memiliki aturan kampanye.  

Ini bagian dari proses pendidikan politik kepada masyarakat, jelasnya. 

Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Agus Hasan Hidayat menilai mengkampanyekan kolom kosong memang tidak perlu dilakukan. Namun mensosialisasikannya baik kelompok masyarakat ataupun penyelenggara pemilu tetap dilakukan. 

Dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 bahwa yang berhak melakukan kampanye adalah paslon. Konteks paslon tunggal maka ketentuan regulasi kolom kosong bukan peserta pilkada, jelasnya. 

Agus Hasan menambahkan, kampanye kolom kosong pun menjadi dilematis karena kolom kosong tidak memiliki visi misi. Dirinya menyebut dalam konteks paslon tunggal maka kolom kosong tidak masuk ketentuan yang berhak melakukan kampanye.

Ini berbeda jika mengkampanyekan golongan putih (golput). Dalam hal ini memang sudah diatur dilarang, imbuhnya.