Pemkab Sepakati Tambahan Anggaran Pilbup Rp 2,2 Miliar
Politik

Pemkab Sepakati Tambahan Anggaran Pilbup Rp 2,2 Miliar

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Tahapan Pilkada Kebumen 9 Desember sudah kembali berjalan. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, anggaran Pilkada dipastikan membengkak karena adanya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terkait alokasi anggaran, Pemkab Kebumen menyepakati tambahan hanya sekitar Rp 2,2 miliar.

Angka tersebut terpaut jauh dari apa yang diusulkan KPU Kabupaten Kebumen kepada Pemkab. Untuk Pilkada nanti, KPU mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 28 miliar. Anggaran tersebut rencananya untuk menambah kekurangan kebutuhan dari yang telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rp 41,8 miliar.

Ketua KPU Kebumen Yulianto, mengungkapkan penambahan anggaran itu mendasari bertambahnya TPS sebanyak 905 titik. Untuk kebutuhan TPS, setidaknya ada penambahan honor petugas 8 ribu orang, alat kelengkapan TPS dan komponen lain. Disisi lain, anggaran juga dibutuhkan untuk keperluan alat pelindung diri (APD) sesuai protokol kesehatan bagi petugas.

"Kami sudah merasionalisasi anggaran NPHD sekitar Rp 3,1 miliar yang bersumber dari perjalanan dinas, rakor maupun sosialisasi," ungkapnya, Jumat (26/6/2020).

Yulianto menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk penambahan jumlah TPS sekitar Rp 5,4 miliar. Dari kesepakatan bersama Pemkab, kebutuhan akan ditutup dari rasionalisasi anggaran KPU Rp 3,1 miliar dan Rp 2,2 tambahan dari Pemkab Kebumen. Adapun kekurangan kebutuhan lain, sekitar Rp 22 miliar akan diupayakan dari APBN. 

"Yang tidak terakomodir saat rapat dengan Pemkab seperti penyediaan thermo gun, rapid tes, masker dan APD. Kami dapat informasi bahwa kebutuhan APD akan disediakan oleh pusat," imbuhnya.

Terkait pengusulan ke APBN, Yulianto telah menyampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah. Disisi lain, dirinya berharap NPHD baru dari Pemkab segera terealisasi agar pihaknya dapat menjalankan kegiatan sesuai tahapan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kebumen Aden Andri Susilo, mengatakan untuk kebutuhan APD Pilkada dan rapid tes akan disediakan dari APBN. Pemkab hanya memberikan tambahan anggaran untuk kebutuhan penambahan jumlah TPS Rp 2,2 miliar. Adapun alokasi tambahan anggaran untuk Pilkada, saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kebumen Arif Supriyanto mengaku hingga kini belum mengajukan tambahan kebutuhan anggaran. Dalam rapat dengan Pemkab sebelumnya, Bawaslu meminta tambahan anggaran sekitar Rp 578 juta untuk kebutuhan APD dan rapid. Adapun kebutuhan anggaran akibat adanya penambahan TPS diakuinya cukup dari anggaran rasionalisasi.

"Anggaran hibah Pemkab Rp 12,2 miliar dan rasionalisasi Bawaslu sekitar Rp 800 juta, cukup untuk kebutuhan tambahan TPS," jelasnya.