Kasus Pilkades Bakal Dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Hukum & Kriminal

Kasus Pilkades Bakal Dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Dugaan pelanggaran Pilkades Desa Glontor bakal dibawa ke ranah pengadilan. Pengaduan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diupayakan terkait pelanggaran administrasi, yakni penutupan pendaftaran pemilih sebelum batas waktu selesai.

Salah satu warga RT 2 RW 2 Desa Glontor, Rasmini (42), mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh oknum perangkat desa setempat. Karena sebelum waktu pendaftaran selesai oknum tersebut telah menutup loket pendaftaran. Alhasil banyak warga yang tidak dapat memberikan hak pilihnya.

"Masih ada sekitar 40 warga yang hendak memberikan hak pilihnya tetapi tidak jadi karena sudah ditutup padahal waktu masih ada," tuturnya, Selasa (3/12/2019) di gedung DPRD Kebumen di sela-sela audiensi dengan Komisi A DPRD Kebumen.

Dijelaskannya, oknum perangkat desa menutup loket sekitar pukul 12.50 WIB. sedangkan sesuai ketentuan, waktu penutupan pendaftaran pemilih pukul 13.00 WIB. Praktis masih ada kesempatan warga untuk memilih mengingat banyak diantara mereka sudah berada di dekat tempat pemungutan suara (TPS). 

"Puluhan warga memilih berteduh di dekat TPS karena cuaca terik saat mengantre," imbuh Rasmini yang juga calon kepala desa ini.

Rasmini mengaku bakal segera mengajukan permohonan ke pengadilan pada Desember 2019 ini. Dirinya juga mengklaim memiliki barang bukti maupun saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan kesaksian.

"Harapannya tentu permohonan dapat dikabulkan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dispermades PPPA Kebumen Frans Haidar mengungkapkan pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada panitia. Panitia mengaku telah menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Frans juga menegaskan, bahwa proses pelantikan kepala desa terpilih tetap berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

"Proses dugaan pelanggaran tetap berjalan tetapi pelantikan tidak dapat dibatalkan," tandasnya.

Sementara itu, terkait dugaan pelanggaran money politik proses penyelidikan telah diselesaikan dengan pemeriksaan para saksi maupun terlapor. Pihak penyidik Satpol PP Kebumen bilamana memenuhi unsur akan ditingkatkan menjadi penyidikan.

Seperti diketahui, Pilkades Glontor dilaporkan ke Satpol PP terkait adanya dugaan praktik wuwuran. Laporan dilakukan salah satu warga berinisial RS kepada Satpol PP pada Selasa 12 November 2019. Selain dugaan wuwuran, juga ada laporan terkait pelanggaran oleh panitia, waktu pemungutan suara ditutup lebih awal dari ketentuan sehingga menimbulkan pemilih tidak dapat menyalurkan hak suaranya.

Pilkades Desa Glontor diikuti empat calon kepala desa. Berdasarkan penghitungan suara, calon nomor urut 3 yaitu Rasman terpilih dengan mengantongi 899 suara. Sedangkan kandidat lain masing-masing Rasmini mendapatkan 883 suara, Makir 85 suara dan Siyam 152 suara.