Jelang Kenaikan Iuran BPJS, Ratusan Peserta Pilih Turun Kelas
Sosial

Jelang Kenaikan Iuran BPJS, Ratusan Peserta Pilih Turun Kelas

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan rencananya akan diberlakukan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Kenaikan tersebut banyak menuai respon dari sebagian masyarakat dengan mengajukan pindah kelas. Tidak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

Dari data jumlah kunjungan pelayanan peserta yang datang ke Kantor Cabang BPJS Kebumen. Pada Oktober lalu belum terlihat lonjakan begitu signifikan. Tercatat hanya 96 peserta pindah data rubah kelas rawat. Sedangkan untuk November ada kenaikan tajam yakni sebanyak 340 peserta yang mengajukan hal serupa.

Salah satu peserta BPJS Kesehatan Masiyah mengatakan, dirinya mengaku harus mengajukan turun kelas karena ada kenaikan iuran. Menurutnya, kenaikan tersebut akan berdampak pada kondisi keuangan keluarganya.

"Satu keluarga saya jumlahnya empat orang, bisa dikalikan saja setiap bulan. Syukur jangan naik," katanya, Jumat (30/11/2019).

Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kebumen Wahyu Giyanto menjelaskan, pihaknya tidak memungkiri banyak peserta BPJS yang mulai mengurus penurunan kelas. Kondisi tersebut terlihat sejak pengumuman kenaikan BPJS pada awal November kemarin. 

"Terkait penurunan kelas memang ada, kita tidak mempermasalahkan. Pasa prinsipnya orang berhitung berobat ke rumah sakit nambah biaya akhirnya turun kelas," tuturnya.

Kendati demikian, Wahyu memastikan tidak berpengaruh pada kinerja dan tetap akan memprioritaskan pelayanan yang diterima masyarakat. Sebab, lahirnya BPJS merupakan salah satu program unggulan pemerintah dari sektor kesehatan.

"Kita harus menjaga kesejukan karena pertama JKN sebagai salah satu progran yang dapat dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Wahyu juga menguraikan, kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kebumen tergolong cukup tinggi. Dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta, terdapat 62 persen atau 705.000 jiwa termasuk dalam tanggungan penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN. Sedangkan delapan persen atau 93.600 jiwa ditopang PBI menggunakan APBD Kabupaten maupun Provinsi. Adapun kepesertaan mandiri sebanyak 12 persen atau 151.000 jiwa.

Seperti diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dimana iuran peserta mandiri Kelas II akan meningkat menjadi Rp 110 ribu dari sebelumnya sebesar Rp 55 ribu. Sementara iuran peserta kelas I naik menjadi Rp 160 ribu dari sebelumnya sebesar Rp 80 ribu. Sedangkan kelas III dari Rp 25.5 ribu menjadi Rp 42 ribu.

Penurunan kelas pelayanan hanya dapat dilakukan oleh peserta yang sudah satu tahun menjadi peserta dan harus diikuti oleh seluruh anggota keluarga yang terdapat dalam satu kartu keluarga. Dengan demikian, peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta kelas I dan II bisa turun kelas ke kelas rawat II dan III beserta seluruh anggota keluarga.