Banggar Minta APBD Fokus Pencapaian Indeks Kinerja Utama
Pemerintahan

Banggar Minta APBD Fokus Pencapaian Indeks Kinerja Utama

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Setelah sempat tertunda, Paripurna DPRD dengan agenda Laporan Badan Anggaran terselenggara, Selasa (26/11) malam. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sarimun didampingi Wakil Ketua Fuad Wahyudi dan Yuniarti Widayaningsih. Sementara eksekutif hadir Wakil Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Kebumen.

Dalam laporannya, Badan Anggaran menekankan perlunya RAPBD 2020 dioptimalkan dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah termasuk Indeks Kinerja Utama (IKU). Selain itu juga Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.

"Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Anggaran mendukung dan mendorong implementasi Analisis Standar Belanja (ASB) pada perencanaan dan penganggaran yang akan datang," kata Adhitya Whisnu Bayu Aji juru bicara Badan Anggaran DPRD.

Badan Anggaran, lanjut Bayu, sepenuhnya menyadari bahwa kekuatan APBD Kebumen belum seperti yang diharapkan. Dimana proyeksi pendapatan RAPBD 2020 hanya Rp 2.878.556.768.000 sedangkan belanja sebesar Rp 3.033.756.768.000. Sementara pembiayaan daerah untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 155.200.000.000. 

"Badan Anggaran berharap bahwa anggaran yang ada dapat dibelanjakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Mengenai sumber pendapatan, Badan Anggaran meminta eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan atas dana transfer Pemerintah Pusat. BUMD harus didorong terus meningkatkan profesionalitasnya sehingga dapat bekerja optimal yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah.

Persoalan kemiskinan pun tak luput dari perhatian Badan Anggaran DPRD Kebumen. Dimana, proyeksi menjadi kabupaten termiskin dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024 mengharapkan agar persoalan kemiskinan menjadi fokus utama untuk dientaskan.

"Badan Anggaran juga mendukung penuh kebijakan penggunaan satu data yang dipergunakan dalam intervensi penanggulangan kemiskinan dengan catatan bahwa data tersebut dapat dipertanggunjawabkan validitasnya," tandasnya.

Adapun secara postur RAPBD, pendapatan sebesar Rp 2.878.556.768.000 bersumber dari PAD Rp 417.693.691.000, Dana Perimbangan Rp 1.748.404.196.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 712.458.881.000. Sementara Belanja Rp 3.033.756.768.000 terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1.891.454.416.000 dan belanja langsung Rp 1.142.302.352.000.

Dari belanja tersebut memiliki defisit Rp 155.200.000.000 yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah. Sedangkan pembiayaan daerah, Penerimaan Pembiayaan Rp 165.500.000.000 sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10.300.000.000.