Banyak Anggota Dewan Tak Hadir, Dua Kali Paripurna DPRD Ditunda
Peristiwa

Banyak Anggota Dewan Tak Hadir, Dua Kali Paripurna DPRD Ditunda

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada Kamis (11/7/2019) kembali ditunda karena tidak kuorum. Rapur sedianya digelar dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi dan pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Penundaan rapur ini merupakan kali kedua yang terjadi pasca pemilihan legislatif (Pileg) 17 Apri 2019 lalu.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Bagus Setiyawan sedangkan eksekutif hadir Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Rapat paripurna yang sedianya dijadwalkan pukul 09.00 WIB, dimulai sekira 12.50 WIB dengan 27 anggota menandatangani daftar hadir. Karena belum kuorum, sidang diundur 15 menit.

Pasca menunggu, sidang paripurna dimulai kembali dengan bertambah satu anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir. Namun sidang paripurna akhirnya diputuskan untuk ditunda, Selasa (16/7) karena kuorum tidak kunjung terpenuhi. Hingga penundaan, tercatat hanya 28 anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir.

Dalam tatib paripurna terkait APBD harus kuorum 2/3 jumlah anggota DPRD. Pada Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD pasal 119 ayat 1 point b dijelaskan, rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD.

Sebelum kejadian hari ini, penundaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen juga pernah terjadi 7 Mei 2019. Rapur agenda pengesahan atas 5 Raperda ditunda juga karena tidak kuorum. Rapat paripurna hanya 27 anggota DPRD Kebumen yang menandatangani daftar hadir. Kala itu, Wabup Arif Sugiyanto juga hadir dari pihak eksekutif.

Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto saat dimintai tanggapan penundaan rapat paripurna tidak terlalu berkomentar banyak. Menurutnya, kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna menyangkut masalah politik. Dan hal tersebut merupakan hak masing-masing dari anggota. Bukan karena kepentingan pribadi saja dari anggota DPRD.

"Ketidakhadiran anggota bisa jadi tengah menjalankan tugas politik selaku anggota DPRD," tuturnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Miftahul Ulum belum lama ini mengungkapkan, pimpinan DPRD maupun Sekretariat DPRD telah berupaya menunggu hingga batas kuorum. Namun Miftah tidak dapat memastikan ketidakhadiran ada korelasinya dengan hasil Pileg. Karena berdasarkan hasil perhitungan suara pada pleno rekapitulasi, banyak caleg incumbent yang dimungkinkan gagal. 

"Memang berdasarkan hasil penghitungan KPU banyak incumbent yang gagal. Ada korelasi atau tidak itu saya tidak bisa memastikan," ungkapnya usai paripurna.