Penghayat Kepercayaan Diakui Negara, Dukcapil: Mereka Kadang Merasa Ketakutan
Sosial

Penghayat Kepercayaan Diakui Negara, Dukcapil: Mereka Kadang Merasa Ketakutan

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Mahkamah Konstitusi (MK) RI mengabulkan permohonan uji materi agar penghayat kepercayaan bisa masuk kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Senin (07/11/2017) di Jakarta.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Menanggapi putusan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulon Progo, Djulistyo mengaku bahwa hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap para penghayat aliran kepercayaan. Pasalnya, selama ini  terdapat ambivalensi atau perasaan yang bertentengan pada para penghayat aliran kepercayaan yang ada di Kulon Progo.

"Mereka kadang merasa ketakutan akan diskriminasi yang diterima apabila menunjukkan bahwa mereka merupakan penghayat aliran kepercayaan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penghayat aliran kepercayaan yang tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui negara, kolom agama tidak diisi, itu juga beban untuk mereka," ungkap Djulistyo, Selasa (08/11/2017).

Dilanjutkan olehnya, hampir seluruh  penghayat aliran kepercayaan di Kulon Progo lebih memilih mengisi kolom agama pada data kependudukan dengan agama yang telah diakui oleh negara. Hal tersebut untuk menghindari diskriminasi dalam berbagai hal. Pihak Disdukcapil juga lebih mudah untuk memberikan pelayanan terkait dengan adminstrasi kependudukan semisal pencatatan perkawinan. 

"Dari beberapa tokoh penghayat aliran kepercayaan yang pernah saya temui, selama ini mereka juga kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kolom agama pada kartu identitasnya tidak diisi," kata dia.

Djulistyo berharap, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI segera menindaklanjuti putusan MK tersebut sesegera mungkin untuk mengevaluasi aturan-aturan tentang kependudukan yang sesuai dengan putusan MK. 

"Ketika sudah ada tindak lanjut, tentunya para penghayat aliran kepercayaan yang ada di Kulon Progo bisa segera memanfaatkan pelayanan yang sudah ada," pungkas Djulistyo.