SPM Dikdas Kulon Progo Belum Penuhi Standar, Dana Miliaran Diterima
Pendidikan

SPM Dikdas Kulon Progo Belum Penuhi Standar, Dana Miliaran Diterima

Wates,(kulonprogo.sorot.co)--Kabupaten Kulon Progo dituntut untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas). Pasalnya, kondisi pendidikan Kulon Progo belum memenuhi indikator SPM Dikdas terutama dalam standar yang telah ditentukan. 

Hal tersebut mengemuka ketika Pemkab Kulon Progo menggelar Ekpose Roadmap Pemenuhan SPM Dikdas di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Senin (18/09/2017). Pemenuhan standar tersebut tentunya bertujuan untuk menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo,  Sumarsana mengungkapkan bahwa peningkatan mutu pendidikan sangat penting bagi masyarakat Kulon Progo karena berdampak pada sumber daya manusia untuk perkembangan Kulon Progo.

Regulasi tentang SPM Dikdas sendiri termaktub dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 23 Tahun 2013 sebagai mana diubah atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM ditujukan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan. Juga sebagai tolok ukur kinerja bagi pemerintah daerah, dan merupakan standar mutu layanan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Kulon Progo,” ucap Sumarsana, Senin (18/09/2017).

Kulon Progo juga merupakan daerah yang menerima Program Peningkatan Kapasitas Penerapan (PKP)-SPM DIKDAS dari Uni Eropa, Kemendikbud, ADB serta Kemenkeu. Melalui program tersebut Kulon Progo mendapat dana hibah sebesar Rp 2,8 miliar serta pendampingan sejak tahu 2014 lalu. 

Sumarsana melanjutkan bahwa melalui program PKP-SPM Dikdas, peningkatan pemahaman dari stakeholder pendidikan juga ikut meningkat untuk pemenuhan SPM Dikdas. Para stakeholder juga semakin paham akan fungsi dan tugas pokok masing-masing dari mereka terlebih dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Berdasarkan sensus pencapaian SPM Dikdas yang dilakukan berkala, perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Kulon Progo lebih terarah karena mendasar pada data yang valid dan akurat,” sambung Sumarsana.

Terkait dengan langkah untuk memenuhi standar SPM Dikdas, Sumarsana mengungkapkan bahwa Pemkab Kulon Progo telah menyiapkan Roadmap Pemenuhan SPM Dikdas.  Melalui dokumen Roadmap tersebut ia berharap agar panduan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan meningkat.

Percepatan pemenuhan SPM Dikdas di Kulon Progo juga diharapkan mengalami peningkatan. Pemangku kepentingan dalam mutu pendidikan khususnya untuk memprioritaskan pemenuhan SPM Dikdas juga memiliki komitmen yang kuat.

Untuk itu seluruh pemangku kepentingan kami harapkan dapat menjadikan dokumen roadmap pemenuhan SPM Dikdas sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran Kabupaten Kulon Progo,” sambung Sumarsana.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa semua pihak diharapkan untuk bisa bahu-membahu mendukung pembangunan kualitas di sektor pendidikan. Hal tersebut lantaran pembangunan pendidikan hanya akan terwujud melalui dukungan oleh pemerintah, masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang merupakan tiga pilar.