Kasus Korupsi Rabat Beton dan Talud, Kades Nonaktif Sitiadi Divonis 1 Tahun
Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi Rabat Beton dan Talud, Kades Nonaktif Sitiadi Divonis 1 Tahun

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Kapala Desa Sitiadi nonaktif, Kecamatan Puring Paryudi divonis 1 tahun kurungan penjara dan denda Rp. 50.000.000 dua ratus ribu rupiah subsidiair 2 bulan penjara atas perkara dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan pada pembangunan rabat beton atau peningkatan jalan desa tahun 2018 dan pembangunan talud pengaman tebing pada tahun 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Fajar Sukristyawan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kebumen Budi Setyawan mengungkapkan, terdakwa divonis bersalah bersama-sama dengan ketua tim pelaksana kegiatan atas nama Kosim dengan putusan sama.

Dalam putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

"Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiair," jelas Budi dalam keterangan persnya, Kamis (04/08/2022).

Putusan lainnya, sambung Budi, yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 50 juta subsidiair 2 bulan. 

Hasil putusan lain, yakni membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 58 juta dengan cara merampas barang bukti nomor 53 berupa uang titipan pada Jaksa Penyidik Kejari Kebumen untuk disetorkan kepada Rekening Kas Pemerintah Desa Sitiadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dan sisanya dikembalikan kepada terdakwa.

Atas putusan tersebut terdakwa dan penasehat hukum menyatakan menerima, dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.

Adapun putusan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg atas nama terdakwa Kosim, lanjut Budi, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut serta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair.

"Putusan lain, yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 50juta subsidiair 2 bulan," paparnya.

Selanjutnya, kata Budi, putusan tersebut juga membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 23 juta dengan cara merampas barang bukti nomor 54 berupa uang titipan pada Penyidik Kejari Kebumen untuk disetorkan kepada rekening Kas Pemerintah Desa Sitiadi, Kecamatan Puring dan sisanya dikembalikan kepada terdakwa.

"Atas putusan tersebut terdakwa dan penasehat hukum menyatakan menerima, dan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir. Bahwa para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda juga dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti atas keuangan desa yang telah saran nyata dinikmatinya," tandasnya.

Adapun terkait dengan uang pengganti tersebut, imbuh Budi, sebelumnya telah dibayarkan atau dititipkan kepada penyidik pada Kejaksaan Negeri Kebumen pada saat proses penyidikan perkara berlangsung. Terdakwa didakwa melanggar pasal primer yaitu pasal 2 ayat 1 undang-undang tindak pidana korupsi subsider pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi.

Atas putusan tersebut baik penasehat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir dan kemudian diberikan waktu selama 7 hari untuk menyatakan sikap apakah menerima atau banding.

"Putusan tersebut diucapkan di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan hakim ketua yaitu Arkanu SH dan hakim angkutan yaitu Joko Saptono dan Lujiant," pungkasnya.