Kebumen Kembali Raih WTP dari BPK
Pemerintahan

Kebumen Kembali Raih WTP dari BPK

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah diterima Kebumen bersama tiga kabupaten lain yaitu Pati, Grobogan dan Pekalongan.

Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 bagi empat kabupaten tersebut dilakukan secara virtual oleh kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, Selasa, (19/5/3/2020). Raihan WTP kembali ini merupakan yang keenam kalinya. Sebelum tahun 2019, WTP pernah diraih Pemkab pada tahun 2011, 2012, 2014, 2017, dan 2018.

Berdasarkan pemeriksaan LKPD TA 2019  yang telah dilakukan, Kabupaten Kebumen berhasil mempertahankan Opini WTP. Dalam pemeriksaan atas LKPD TA 2019 pada Kabupaten Kebumen masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD.

Permasalahan tersebut antara lain meliputi, pengelolaan aset tetap belum optimal, pengelolaan belanja bantuan sosial, pengelolaan kas dan piutang, pengelolaan dana BOS, pengelolaan Dana Desa dan kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan belanja modal. BPK berharap agar hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Bupati Yazid Mahfudz, mengatakan penyerahan pertanggungjawaban keuangan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah. Menurutnya, Pemkab Kebumen sendiri sudah melakukan yang terbaik dengan ketentuan yang ada. 

Kami bertekad setiap rupiah uang negara atau pemerintah daerah agar bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” katanya.  

  

Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Sarimun, berharap prestasi ini akan membawa manfaat untuk perbaikan kinerja Kabupaten Kebumen. Sehingga akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Kita berharap semoga hasil dari pencermatan LHP ini menjadi tolak ukur mendapatkan opini yang baik, ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Jateng Ayub Amali mengatakan sesuai imbauan pemerintah dan upaya memutus rantai penularan virus Korona, pihaknya menyerahkan LHP atas LKPD secara online lewat aplikasi video conference. Bahkan, jumlah orang yang mengikuti video conference juga dibatasi. 

Hasil dari pemeriksaan keuangan adalah opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran informasi keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Publik (SAP) serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),” katanya melalui video conference.