Puluhan KK di Desa Munggu Batal Terima BLT Dana Desa
Sosial

Puluhan KK di Desa Munggu Batal Terima BLT Dana Desa

Petanahan,(kebumen.sorot.co)--Sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK) di Desa Munggu Kecamatan Petanahan batal menerima bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahap pertama. Hal itu terungkap sebelum pemerintah desa setempat menyalurkan secara langsung bantuan tersebut di balai desa setempat, Jumat, (15/05/2020).

Secara simbolis bantuan untuk warga tedampak wabah Covid-19 itu diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto didampingi Kepala Dispermades P3A Frans Haidar, Camat Petanahan Sri Kuntarti, beserta Forkopimcam Kecamatan Petanahan.

Pada kesempatan tersebut, Arif mengungkapkan, di Desa Munggu sendiri seharusnya ada sebanyak 137 KK penerima BLT DD. Kendati demikian, saat penyerahan dilakukan jumlah tersebut berkurang sebanyak 29 KK. Hal itu dikarenakan 29 KK tersebut  telah masuk dalam data penerima bantuan program perluasan sembako dari Kementerian Sosial.

Data ini baru diterima tadi malam sekitar pukul 23.00 WIB. Karena sesuai peraturan tidak boleh JPS dobel maka sebanyak 29 KK tersebut tidak menerima BLT DD,” jelasnya.

Arif menegaskan, meski jumlah penerima BLT DD tersebut berkurang 29 KK dari yang tadinya ada sebanyak 137 KK penerima, namun bantuan BLT DD untuk ke-29 KK tersebut tidak bisa dialihkan ke penerima lainnya. 

Kalau mau mengalihkan harus dilaukan Musdes khusus dulu,” tandasnya.

Setiap penerima BLT DD menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Sedangkan, penerima bantuan program perluasan sembako dari Kementerian Sosial menerima bantuan senilai Rp 200 ribu selama 9 bulan.

Arif juga mengatakan, penyaluran BLT DD di Kecamatan Petanahan sendiri hingga kini baru ada 7 desa yang menyalurkan BLT DD. Salah satunya adalah Desa Munggu. Arif menggarisbawahi bahwa Kabupaten Kebumen kembali memberikan BLT DD kepada desa yang sudah siap dengan peenyelenggarakan Musdes terlebih dahulu.

Arif menambahkan, masyarakat dapat mengadu terkait semua program Jaring Pengaman seSosial (JPS) Covid-19. Baik itu pengaduan yang berkaitan dengan program BST, BPNT, JPS Provinsi, JPS Kabupaten maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Bila ada masyarakat menemukan bantuan sosial yang dianggap tidak tepat sasaran, kita minta untuk langsung menghubungi nomor 'hotline' yang telah disiapkan, terangnya.

Namun demikian, kata Arif, saat memberikan informasi, masyarakat diminta untuk kooperatif dengan mencantumkan identitas, alamat lokasi dan alasan dianggap tidak tepat sasaran. Dengan begitu petugas akan mendatangi dan memeriksa kembali apa yang dilaporkan untuk memastikan kebenaran ataupun layak tidaknya menerima bantuan.

Silahkan difoto dan dikirimkan ke nomor aduan, kalau ada yang tidak benar. Kalau ada yang tidak berhak tapi menerima silahkan lapor, pungkasnya.