Tolak Rencana Pemagaran Lahan, Warga Pasang Spanduk di Tepi JJLS
Peristiwa

Tolak Rencana Pemagaran Lahan, Warga Pasang Spanduk di Tepi JJLS

Buluspesantren,(kebumen.sorot.co)--Puluhan masyarakat di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren melakukan pemasangan spanduk penolakan pemagaran tepi pantai, Jumat (16/8/2019). Dengan membawa puluhan spanduk, mereka memasang di tepi Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) tepatnya di Selatan Balitbang TNI AD di desa setempat.

Pantauan di lapangan, masyarakat mulai berkumpul di lokasi tersebut sekira pukul 13.45 WIB. Spanduk-spanduk bernada penolakan di pasang di tepi jalan. Beberapa spanduk tertulis Pagar TNI Bikin Resah Petani, TNI Tak Punya Bukti, Bukti Rakyat Kuat Bersertifikat dan lain sebagainya.

Tokoh masyarakat setempat, Imam Zuhdi mengungkapkan, penolakan tersebut diakuinya terjadi lantaran belum ada titik temu antara warga dengan pihak TNI. Pasalnya, lokasi pemagaran masih menelan tanah yang dimiliki masyarakat. Meskipun, sudah beberapa kali dilakukan negosiasi antara pihak TNI dengan warga.

"Sudah beberapa kali ada pertemuan namun belum ada titik temu. Warga menghendaki tidak ada pemagaran di luar batas tanah masyarakat," katanya.

Imam mengaku, masyarakat sudah sejak lama telah menempati lokasi tersebut jauh sebelum digunakan untuk berlatih. Masyarakat telah memanfaatkan untuk pertanian seperti halnya menanam semangka, jagung, cabai dan melon. Hasil pertanian tersebut yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. 

"Masyarakat memiliki bukti sertifikat tanah yang kuat," tegasnya.

Sementara itu, pemagaran lapangan uji coba Alutsista di Urut Sewu sepanjang 4,9 kilometer dimulai dari Desa Entak Kecamatan Ambal. Pekerjaan dilakukan PT Sempalan Jati selaku pemenang tender dilakukan dengan menggunakan beton.

Dandim 0709 Kebumen Letkol Inf Zamril Philiang menegaskan, telah menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemagaran. Keberadaan personel TNI dalam pelaksanaan pemagaran itu dalam rangka mengamankan aset negara. Dandim menegaskan, pemagaran bukan bermaksud membatasi akses masyarakat.