Rapat Pleno Penetapan Caleg Terpilih, PDIP Dapat Kursi Terbanyak
Politik

Rapat Pleno Penetapan Caleg Terpilih, PDIP Dapat Kursi Terbanyak

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--KPU Kabupaten Kebumen menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih DPRD Kabupaten, Senin (22/7/2019). Dari penetapan tersebut, terjadi pergeseran kursi untuk partai politik peserta pemilu. Salah satunya PDI Perjuangan yang kursinya bertambah 3 untuk DPRD Kabupaten periode 2019-2024.

Hasil perolehan kursi Pileg 2019, PDI Perjuangan mendapat 12 kursi disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9 kursi, Gerindra 7 kursi dan Golongan Karya (Golkar) 6 kursi. Kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Nasdem 4 kursi, PAN 3 kursi, PKS 2 kursi.

Dibandingkan pileg 2014, terjadi perubahan perolehan kursi. Bahkan, Partai Hanura harus kehilangan kursi yang tahun sebelumnya memiliki satu anggota DPRD. Pada pileg 2014, PDIP hanya 9 kursi, PAN 7 kursi, Gerindra 7 kursi, PKB 6 kursi. Kemudian Golkar 5 kursi, Nasdem 5 kursi, Demokrat 4 kursi, PPP 3 kursi, PKS 3 kursi, dan Hanura 1 kursi.

Dilihat dari segi daerah pemilihan, Dapil I PKB meraup 2 kursi, PDIP, Gerindra, Golkar, PKS dan PPP masing-masing 1 kursi. Dapil II, PKB, PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat berbagi kursi masing-masing 1. Dapil III, PDIP meraup 2 kursi dan sisanya dibagi masing-masing 1 kursi untuk Golkar, PKB, Gerindra, Demokrat, PPP, dan Nasdem.

Dapil IV, PDIP dan PKB meraih 2 kursi sedangkan 2 kursi lain diperoleh Gerindra serta Nasdem. Dapil V, PDIP meraih 2 kursi sedangkan Golkar, PKB, Gerindra, PKS, PPP dan PAN mendapat 1 kursi. Dapil VI, PDIP meraih 2 kursi dan 6 sisanya diperoleh PPP, Gerindra, PKB, Golkar, Demokrat serta Nasdem. Dapil VII, PDIP meraih 2 kursi sedangkan Nasdem, PKB, Gerindra, Golkar dan PAN berbagi 1 kursi.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen Yulianto menjelaskan, hasil penetapan perolehan kursi DPRD akan dituangkan dalam formulir model E1, E1.1 dan E1.2 DPRD Kabupaten Kebumen. Pleno digelar pasca lima hari dari diterimanya surat dari KPU RI nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019. Tahapan selanjutnya, pihaknya akan mengajukan pelantikan ke Gubernur melalui Bupati Kebumen.

"Penjadwalan pelantikan bukan wilayah KPU, tetapi melalui Sekretariat DPRD Kebumen," katanya usai pleno.

Yulianto menjelaskan, sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk diusulkan yaitu dokumen pencalonan, DCT, formulir dan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Diakuinya, sejauh ini KPU belum menerima seluruh dokumen bukti penyetoran LHKPN dari parpol. Padahal, batas akhir penyetoran yaitu 7 hari pasca pleno penetapan. 

"Kami mengimbau partai politik untuk segera menyerahkan bukti penyetoran LHKPN," imbuhnya.

Rapat pleno terbuka sendiri berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan dari Bawaslu maupun saksi partai politik. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Kebumen H Yazid Mahfudz, Kapolres AKBP Robertho Pardede, Dandim Letkol Inf Zamril Philiang. Hadir pula Asisten I Setda Hery Setyanto, Kepala Kantor Kesbangpol Nur Taqwa Setiyabudi dan pimpinan parpol.