Kuasa Hukum Kades Kutowinangun Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan
Hukum & Kriminal

Kuasa Hukum Kades Kutowinangun Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Kepala Desa/Kecamatan Kutowinangun SR ditetapkan tersangka dugaan penyimpangan APBDes. Ia mengaku tidak menikmati uang dugaan korupsi di desanya karena selama ini telah mempercayakan urusan keuangan pada bawahan sesuai tupoksinya. Berkaitan administrasi, dirinya sebatas mengetahui dan menandatanganinya.

"Bu Kades mengaku tidak ikut menikmati uang sepeserpun. Administrasi keuangan memang sudah dipercayakan ke perangkat desa sesuai tupoksinya," ungkap Penasehat hukum SR dari AB.LAW and partner Anggoro Bekti Setyawan di Kejaksaan Negeri Kebumen, Rabu (19/6/2019) sebelum penahanan tersangka SR.

Apapun yang disangkakan penyidik, Anggoro mengaku menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga meminta, masyarakat untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Diakuinya, kliennya juga tidak mengetahui apabila usai pemeriksaan langsung dilakukan penahanan. 

"Kami berharap semua menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan," tegasnya.

Ketika disinggung mengenai upaya hukum, Anggoro mengaku kliennya berniat mengajukan penangguhan penahanan. Kendati demikian, hal itu masih menunggu keputusan resmi kliennya nanti. Selain itu, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak keluarga tersangka mengenai upaya hukum tersebut.

"Bu Kades berkeinginan mengajukan penangguhan tetapi kami akan berkonsultasi dengan pihak keluarga," jelasnya.

Ketika diminta keterangan terkait rencana penangguhan penahanan dari SR, Kasi Pidana Khusus Kejari Kebumen Pramono Budi Santoso menjawab santai. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak dari tersangka. Kendati demikian, penangguhan disetujui atau tidak akan menjadi pertimbangan dari penyidik.

"Itu kan hak masing-masing," ucapnya.

Terkait pengakuan tersangka yang tidak ikut menikmati uang, Pramono tidak terlalu banyak komentar. Menurutnya, pihaknya sudah mengantongi dua alat bukti untuk menetapkan SR sebagai tersangka. Pihaknya juga akan terus mendalami kasus dugaan penyelewengan anggaran APBDes di Kutowinangun tersebut.

"Tindak pidana korupsi kan itu bisa penyalahgunaan wewenang, menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. Intinya kami sudah mengantongi dua alat bukti," tandasnya.

Diketahui, Kepala Desa/Kecamatan Kutowinangun SR ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyelewengan anggaran APBDes tahun 2014-2017, Rabu (19/6). Kerugian negara yang diakibatkan perbuatan para tersangka sekira Rp 1,1 miliar. Usai penetapan, penyidik Kejari Kebumen langsung melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.

SR merupakan orang kedua yang ditetapkan dalam perkara ini. April lalu, penyidik menetapkan BE (Kaur Keuangan) sebagai tersangka. Perbuatan BE disinyalir atas seizin, sepengatahuan dan perintah SR. Akibat perbuatannya, SR dijerat Pasal 2 subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.