Miliki Pengalaman Pahit, Calon Ketua DPRD Diminta Jalani Fit and Proper Test
Politik

Miliki Pengalaman Pahit, Calon Ketua DPRD Diminta Jalani Fit and Proper Test

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Pasca pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, hingga kini KPU belum menetapkan caleg terpilih. Berdasarkan pleno terlihat PDI Perjuangan memperoleh kursi terbanyak dan berpeluang mendapat jatah Ketua DPRD.

Sejumlah kalangan mengusulkan penentuan kursi Ketua DPRD ke depan diminta untuk melalui tahapan fit and proper test.

Usulan itu mendasari pengalaman yang kurang baik dari DPRD Kebumen. Dimana kini, beberapa anggota dewan tersangkut perkara hukum termasuk Ketua DPRD Cipto Waluyo. Diharapkan pengalaman pahit di masa lalu tidak terulang kembali.

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kebumen H Dirgoyuswo mengatakan, beradasarkan pengalaman sebelumnnya, penentuan Ketua DPRD di internal PDI Perjuangan mendasar perolehan suara terbanyak. Padahal peraih suara terbanyak belum tentu memenuhi kriteria sebagaimana dibutuhkan oleh seorang ketua dewan. Seorang wakil rakyat yang sebenarnya memenuhi kriteria belum tentu mendapatkan suara terbanyak.

"Kalau mendasar pada perolehan suara, bisa jadi ketua dewan diduduki oleh orang yang mungkin tidak memiliki kapablitas maupun integritas. Hal ini akan berdampak pada performa dan kinerja dewan," ungkapnya, Rabu (19/6/2019) dalam rilis yang diterima sorot.co.

Menurutnya, solusi yang lebih tepat dalam menentukan calon ketua dewan adalah mengadakan fit and proper test. Cara ini merupakan langkah lebih fair. Siapa pun yang memenuhi kriteria terbaik, dia layak menduduki kursi Ketua DPRD. Dengan kapasitasnya, Ketua DPRD mampu membawa lembaga wakil rakyat berfungsi secara optimal. 

Apa lagi kini menjelang pemilihan bupati yang tidak lama lagi. DPRD mendapat ujian yang tidak ringan. Karena dia memiliki peran sentral dalam menentukan sukses-tidaknya pesta demokrasi tersebut. Dalam hal ini, peran Ketua DPRD sangat penting dan menentukan,” ucapnya yang juga merupakan pemerhati masalah sosial itu.

Sementara itu, Pemerhati Masalah Sosial Warjan menilai, beberapa anggota DPRD tersandung masalah dengan KPK membuat lembaga legislatif itu mengalami penurunan kredibilitas dan kewibawaan di mata masyarakat. Anggota Dewan yang seharusnya melakukan kontrol terhadap proses pengadaan barang, justeru ikut 'bermain' proyek.

"Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi partai politik yang akan mendudukkan wakilnya di posisi ketua dewan," katanya.

Menurutnya setidaknya ada dua kriteria yang harus dimiliki oleh calon Ketua DPRD. Pertama memiliki kapabilitas dan kedua integritas. Kapabilitas berhubungan dengan kemampuan calon Ketua DPRD mengenai tugas pokok dan fungsi dewan. Sedangkan integritas menunjuk pada kepribadian dan moralitas yang terpuji. Ini meliputi tidak korup dan tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

"Dengan memiliki kapablitas dan integritas ini, diharapkan Ketua DPRD tidak saja mampu membawa lembaganya pada optimalisasi tugas pokok dan fungsinya. Melainkan juga mampu mewujudkan lembaga legislatif yang kredibel dalam menyalurkan dan memperjuangkan asprasi masyarakat," jelasnya.