Serapan Anggaran Tak Maksimal, Kinerja Eksekutif Dipertanyakan
Pemerintahan

Serapan Anggaran Tak Maksimal, Kinerja Eksekutif Dipertanyakan

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan. Hal itu didasarkan serapan anggaran APBD tahun anggaran 2018 Kebumen yang kurang optimal. Sehingga Silpa (silpa sisa lebih perhitungan anggaran) APBD juga cukup tinggi yaitu mencapai Rp 200 miliar lebih.

Belanja Daerah Kabupaten Kebumen tahun angaran 2018 sebesar Rp 2.356.684.399.000. Terealisasi 91,05 persen atau sebesar Rp 2.145.529.847.613.126. Belanja tersebut terdiri dari pos belanja Operasional 94,17 persen, belanja Modal sebesar 78,88 persen dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,29 persen.

Sri Susilowati sebagai juru bicara Fraksi Gerindra mengatakan, sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan keseriusan Eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, belanja daerah sebagian besar masih untuk belanja pegawai, komponen gaji dan tunjangan.

"Secara umum kelihatan sangat besar nilainya. Bupati dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) harus melakukan evaluasi dan penyesuaian yang jitu terhadap persoalan ini," katanya, Jumat (14/6/2019) saat Paripurna pandangan umum fraksi terhadap pelaksanaan APBD 2018.

Sedangkan pendapatan daerah, tahun 2018 dari target Rp 364.092.341.000 hanya terealisasi Rp 352.047.092.281. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 2,70 persen. Pos Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 realisasinya Rp 443.608.862.461. 

"Kami meminta penjelasan secara konferehensip kelemahan dan kendala apa saja yang ada di lapangan," imbuhnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra secara umum mengapresiasi kinerja Eksekutif sehingga Tahun Anggaran 2018 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, capaian itu hendaknya jangan sampai membuat lupa dan puas diri dari Pemkab.

"Karena opini WTP belum menjamin tidak adanya temuan-temuan lain. Walaupun WTP kami meyakini tetap ada temuan yang harus kita waspadai dan cermati sebagai koreksi dan referensi pengelolaan keuangan Daerah dimasa mendatang," tandasnya.

Rapat paripurna sendiri dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kebumen Miftahul Ulum. Hadir pula puluhan anggota DPRD Kebumen. Pihak eksekutif tampak hadir Sekretaris Daerah Ahmad Ujang Sugiono, para asisten, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kebumen.