Anggota Dewan Tak Yakin Pilkades Tanpa Wuwuran Dapat Terealisasi
Pemerintahan

Anggota Dewan Tak Yakin Pilkades Tanpa Wuwuran Dapat Terealisasi

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang pertama di Kebumen akan digelar pada 25 Juni 2019 di 348 desa. Sedangkan gelombang kedua rencananya akan digelar pada Oktober 2019 mendatang di 53 desa. Dalam pelaksanaan pilkades serentak gelombang pertama ini, sebanyak 949 calon kepada desa telah mendeklarasikan Pilkades tanpa wuwuran pada 25 Mei 2019 lalu.

Sejumlah pihak meminta agar pilkades tanpa wuwuran atau money politik benar-benar direalisasikan dan tidak hanya sebagai slogan semata. Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Ma'rifun mengaku pesimis terkait Pilkades tanpa wuwuran. Gerakan Pilkades tanpa wuwuran juga tampak hanya sebatas pencitraan. Ini hanya akan muncul saat pemilihan umum seperti Pilkades, Pileg, Pilpres maupun Pilkades.

Menurutnya, gerakan yang digagas juga terlihat hanya menjadi ritual yang minim esensi.

"Saya menantang Bupati untuk dapat merealisasikan Pilkades tanpa wuwuran. Saya khawatir jika tanpa realisasi, gerakan ini menjadi cibiran semata dan bahan tertawaan saja," ungkapnya, Kamis (13/6) di gedung DPRD.

Sekretaris Fraksi Gerindra ini menambahkan, hingga kini belum terlihat upaya nyata pemangku kebijakan terkait gerakan anti muwur. Gerakan tampak hanya sebatas formalitas dengan deklarasi. 

"Tanpa tindakan nyata deklarasi hanya akan menjadi simbolis semata. Perlu adanya tindakan nyata," tegasnya.

Diakuinya, gerakan Pilkades tanpa wuwuran hal yang baik. Di sisi lain, payung hukum yang mengatur Pilkades tanpa wuwuran juga perlu dibuat. Hal ini menjadi aturan main panitia pemilihan maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan Pilkades.

"Belum ada landasan hukum yang mengatur Pilkades tanpa wuwuran. Tingkat keberhasilannya juga tidak dapat diukur dengan pasti," imbuhnya.

Ma'rifun juga menilai, Bupati dalam hal ini jangan hanya menyampaikan sambutan pada momentum yang terdapat unsur sosial dan popularitas. Menurutnya, kerja bupati bukan hanya sambutan. Tetapi juga merealisasikan program yang telah disepakati bersama dengan pemangku kebijakan lainnya yang telah tertuang pada RPJMD dan APBD.

"Kebumen telah memiliki Perda e-Government tetapi belum ada tidak lanjut. Kalau Perda ini dapat diimplementasikan maka sudah cukup dan basic budaya integritas akan terbangun," tandasnya.