Sistem Zonasi PPDB Dinilai Dapat Turunkan Kualitas Pendidikan
Pendidikan

Sistem Zonasi PPDB Dinilai Dapat Turunkan Kualitas Pendidikan

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kbaoi menuai sorotan. Pada tahun 2019 ini sistem zonasi PPDB dinilai dapat merugikan kualitas pendidikan. Pasalnya penerimaan siswa pada satuan pendidikan kini tidak lagi memandang nilai melainkan jarak rumah dan sekolah.

Pemberlakuan tersebut nilai rapor tidak lagi menjadi penting dalam penentuan penerimaan siswa di satuan pendidikan. Pasalnya, jarak rumah dan sekolah menjadi prioritas utama. Calon peserta didik yang mempunyai modal nilai baik akan kalah bersaing dengan siswa yang hanya mempunyai jarak rumah beberapa meter dari sekolah.

Ketua Komite Kajian Kebijakan Daerah (K3D) Kebumen Hariyanto Fadeli mengungkapkan, dasar PPDB mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kini muncul satu aturan cara baru yang cukup meresahkan dan membingungkan bagi para wali murid. Dimana, zonasi mengedepankan kedekatan jarak tempuh antara rumah dan sekolah.

"Hal ini bisa saja merugikan kualitas pendidikan sebab bisa jadi anak-anak yang lulus dengan nilai asal-asalan tetap dapat diterima dalam satu sekolah incaran asal masuk zonasi," ungkapnya, Kamis (13/6/2019).

Sementara itu, siswa yang mendapat nilai lebih bagus justru terpental karena jarak rumah lebih jauh dari sekolah. Menurutnya, hal semacam ini mestinya tidak terjadi. Sebuah peraturan sudah seharusnya mengandung kepastian hukum dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. 

Hariyanto menyayangkan esensi dari Permendikbud tentang PPDB tahun ajaran 2019/2020. Pasalnya secara substansi aturan tersebut justru merugikan kualitas pendidikan. Disebutkan dalam Pasal 16, pendaftaran PPDB tahun ini menggunakan tiga jalur. Jalur zonasi dengan prosentase 90 persen dari daya tampung siswa, jalur prestasi 5 persen dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali siswa 5 persen dari daya tampung siswa.

"Setiap peserta didik, hanya dapat memilih satu jalur dalam pendaftaran PPDB," imbuhnya.

Hal yang kian memberatkan, yakni adanya syarat tambahan seperti surat keterangan domisili (KK) yang harus diterbitkan 1 tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB. Ini sangat memberatkan dan bertentangan dengan konstitusi dasar yang mengatur tentang pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

"Bisa jadi, dengan adanya sistem zonasi banyak warga masyarakat yang tidak bisa mendaftarkan dirinya pada satuan pendidikan yang dikehendakinya. Dimana satuan pendidikan tersebut di luar zonasinya. Atau bahkan, warga masyarakat yang masih dalam zonasinya, namun secara domisili rumahnya lebih jauh dari satuan pendidikan," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kebumen Moh Amirudin melalui Kabid Dikdas H Agus Sunaryo menegaskan, peraturan zonasi PPDB tersebut merupakan kebijakan dari pusat. Sehingga daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kebumen tidak dapat berbuat apa-apa, selain melaksanakan sistem tersebut.

"Zonasi ini peraturan dari pusat ya harus dijalankan. Dulu sistem zonasinya nilai masih digunakan dalam penerimaan siswa. Namun kini yang menjadi pertimbangan adalah jarak," katanya saat dikonfirmasi.