Kejari Segel Ruang Kaur Keuangan Desa Kutowinangun
Hukum & Kriminal

Kejari Segel Ruang Kaur Keuangan Desa Kutowinangun

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kebumen menyegel ruang Kaur Keuangan Desa/Kecamatan Kutowinangun, Selasa (23/4/2019). Penyegelan dengan memasang prosecutor line (jaksa line) pada dua pintu ruangan yang biasa digunakan tersangka BE (45) bekerja.

Tim Pidsus berjumlah lima orang datang dipimpin langsung oleh Kasi Pidana Khusus Kejari Kebumen itu juga menyita satu laptop inventaris desa yang digunakan tersangka. Selain itu, satu dokumen Keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan di desa tersebut juga turut diamankan petugas.

Kepala Kejari Kebumen Erry Pudyanto Marwantono melalui Kasi Pidsus Pramono Budi Santoso mengatakan, penyegelan ruangan bertujuan untuk memastikan dokumen yang ada berada di ruangan aman. Pasalnya, hingga kini proses penyidikan kasus dugaan penyimpangan APBDes masih membutuhkan dokumen maupun data lain.

"Penyegelan untuk satu Minggu ke depan," ungkapnya disela-sela kegiatan.


Pramono menjelaskan, hingga kini pihaknya sudah menyita sebanyak 90 item dokumen terkait perkara ini. Dokumen itu meliputi rencana anggaran belanja (RAB) maupun laporan pertanggungjawaban (LPJ) berkenaan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes. 

Sementara itu, Kepala Desa Kutowinangun Sri Rahayu saat ditemui awak media memilih irit bicara. Dirinya yang ikut mendampingi proses penyegelan mengaku menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Ketika disinggung terkait tersangka BE, ia pun enggan berkomentar.

"Ikuti dan hormati proses hukum," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu perangkat Desa Kutowinangun BE (45) dijebloskan ke Rutan Kebumen. Tersangka merupakan Kaur Keuangan di desa setempat ditetapkan tersangka dugaan penyimpangan APBDes yang berpotensi menimbulkan kerugian negara Rp 1,059 miliar lebih. Dugaan penyimpangan ini terjadi pada kurun waktu 2014-2017.

Sebelum menahan tersangka, Kejaksaan menyita uang dari rekening Desa Kutowinangun sebanyak Rp 295.320.494 yang merupakan Silpa APBDes. Itu dilakukan untuk mengamankan agar tidak menjadi potensi kerugian negara. Tersangka dijerat Pasal 2 pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar.