Izin Masih Dalam Sengketa, Warga Minta Peresmian RS Palang Biru Gombong Ditunda
Hukum & Kriminal

Izin Masih Dalam Sengketa, Warga Minta Peresmian RS Palang Biru Gombong Ditunda

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Warga Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong meminta Gubernur Jawa Tengah menunda peresmian RS Palang Biru Gombong. Permohonan itu disampaikan perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK) melalui surat ke Gubernur Jateng. Surat tertanggal 4 Februari 2019 itu juga diberikan tembusan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji, Bambang Purwanto menjelaskan, penundaan peresmian dilakukan karena gugatan warga di Pengadilan Negeri Kebumen tengah dalam proses peradilan. Banding yang dilakukan warga tentang Izin Pendirian Rumah Sakit Palang Biru masih dalam sengketa di pengadilan.

"Kami meminta penundaan peresmian rumah sakit karena belum ada keputusan pengadilan terkait gugatan warga," ungkapnya, Minggu (10/2/2019).

Beberapa alasan permohonan warga juga berkaitan Izin operasional yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kebumen cacat hukum. Dimana, sesuai UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Izin Pendirian seharusnya dikeluarkan oleh Bupati. 

Warga juga menilai, pendirian rumah sakit tidak menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal, dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, ditegaskan setiap pendirian rumah sakit harus dilengkapi AMDAL. Itu dipertegas Permenkes nomor 56 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pendirian rumah sakit harus dilakukan analisis dampak lingkungan sebelum rumah sakit didirikan.

"Ada indikasi penyiasatan hukum dalam menentukan luas bangunan, sehingga memungkinkan untuk menghindar dari ketentuan harus memiliki AMDAL," katanya.

Penggunaan lahan untuk pendirian rumah sakit, lanjut Bambang, juga bertentangan dengan hukum. Pasalnya, tanah hak milik kongregasi suster justru dimanfaatkan untuk membangun rumah sakit. Bilamana akan dialihfungsikan harus dikonversi menjadi hak guna bangunan (HGB). Itu mendasari SK Dirjend Agraria dan Transmigrasi tentang Penunjukan Badan-Badan Gereja Roma Katolik sebagai Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Tanah Dengan Hak Milik.

Terpisah, Kepala DPMPTSP Kebumen Hery Setyanto menjelaskan, izin operasional rumah sakit yang dikeluarkan instansinya bukan tanpa sebab. Menurutnya, pendirian rumah sakit telah melalui proses visitasi dari Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, rumah sakit juga sudah mengantongi rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kebumen.

Untuk diketahui, RS Palang Biru yang terletak di Desa Kedungpuji dalam waktu dekat akan diresmikan, 14 Februari 2019. Di sisi lain, warga Kedungpuji yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Kedungpuji (FMPK) menggugat pendirian rumah sakit. Warga bersama LBH Catur Bhakti Yogyakarta menggugat Bupati, Yayasan Swana Santa Palang Biru dan DPMPTSP ke Pengadilan Negeri Kebumen. Hingga kini, proses peradilan masih berjalan di Pengadilan Negeri Kebumen.