Gencarkan Sosialisasi Pemilu, KPU Buka Pendaftaran Relawan Demokrasi
Politik

Gencarkan Sosialisasi Pemilu, KPU Buka Pendaftaran Relawan Demokrasi

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--KPU Kabupaten Kebumen bakal menggandeng Relawan Demokrasi dalam rangka memaksimalkan sosialisasi Pemilu 2019 ke masyarakat. Bukan saja sosialisasi, relawan juga berperan dalam pendidikan pemilih kepada masyarakat. Relawan diharapkan secara efektif dan efisien menjadi mitra KPU dalam menyasar basis sasaran tertentu yang telah ditentukan.

Relawan akan diambil dari 11 basis sasaran yaitu keluarga, pemula, kelompok muda, perempuan, disabilitas, kelompok berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas tertentu, keagamaan, komunitas demokrasi serta warganet. Target relawan demokrasi yang direkrut yakni 55 orang dengan pembagian masing-masing basis 5 relawan.

Anggota KPU Kebumen Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Agus Hasan Hidayat menjelaskan, rekrutmen relawan dilaksanakan pada Bulan Januari 2019. Pendaftaran sendiri telah dibuka sejak 10 Januari 2019 dan ditutup 16 Januari mendatang. Tahapan seleksi meliputi administrasi dan wawancara oleh tim KPU Kabupaten Kebumen.

"Targetnya 21 Januari relawan sudah terbentuk dan setelahnya dapat menjalankan tugas serta fungsinya," katanya, Sabtu (12/1/2019).

Sejumlah kriteria yang dipatok menjadi syarat relawan demokrasi. Seperti bukan pengurus parpol, terdaftar sebagai pemilih, warga Kebumen yang berdomisili di Kebumen. Dalam rekrutmen juga akan memperhatikan keterwakilan perempuan dan perwakilan setiap kecamatan di Kebumen. 

"Relawan akan mendapatkan insentif, seragam, tanda pengenal dan sarana sosialisasi dalam menjalankan tugasnya," terangnya.

Kesadaran masyarakat, lanjut Agus, dalam memahami pemegang kedaulatan menentukan Presiden dan wakil rakyat merupakan indikator yang berhasil dan berkualitas. KPU memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu memberikan kesadaran masyarakat demi terwujudnya pemilu adil dan berintegritas.

"Harapannya pemberian suara sebagai hak konstitusionalnya tidak dipengaruhi oleh praktek-praktek transaksional yang mencederai penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019," tandasnya.