Nasib Pembebasan Lahan JJLS di Jladri Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat
Pemerintahan

Nasib Pembebasan Lahan JJLS di Jladri Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Kenyataan pahit harus dialami sebagian besar warga Desa Jladri Kecamatan Buayan yang terdampak pembebasan tanah pembangunan JJLS. Kesiapan 71 masyarakat yang telah sepakat atas ganti rugi tanah menjadi sia-sia karena proses pembayaran gagal dilakukan di tahun 2018. Nasib pembebasan lahan pun kini menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembayaran ganti rugi.

Penandatanganan kesepakatan ganti rugi telah dijalani sebagian besar masyarakat. Sertifikat tanah ataupun SPPT telah diserahkan kepada pemerintah sebagai prosedur administrasi. Selain itu, masyarakat juga telah membuka rekening bank di salah satu bank yang ditunjuk pemerintah.

Praktis, pada akhir Desember lalu warga tinggal menunggu pencairan uang ganti rugi. Namun pada tanggal 31 Desember, warga kaget sekaligus kecewa dengan surat pemberitahuan pembatalan pembebasan tanah terdampak JJLS dari Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono. Panitia berdalih, pembebasan gagal lantaran masyarakat belum sepakat terkait harga dan keterbatasan waktu.

Ahmad Ujang Sugiyono yang juga Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengungkapkan, kebutuhan anggaran pembebasan tanah di Jladri mencapai Rp 26 miliar. Dari angka tersebut, telah tersedia anggaran Rp 15 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Jateng. Pembayaran urung dilakukan karena panitia masih berkonsultasi dengan BPKAD terkait mekanisme pembayaran anggaran yang telah menjadi Silpa.

"Kekurangan anggaran rencananya akan dimintakan dari pemerintah pusat melalui Satker Trans Jalan Nasional," ungkapnya di sela-sela audiensi warga di DPRD Kebumen, Kamis (10/1/2019).

Namun Ujang memastikan, program JJLS tersebut tetap akan berlanjut dan pembebasan tanah tetap akan dijalankan. Pembebasan lahan baik di Jladri maupun Tambakmulyo hanya dilakukan penundaan saja. Pembayaran dimungkinan dapat dilakukan pada APBD Perubahan 2019 yaitu sekitar Bulan Agustus 2019. 

Wakil Ketua DPRD Kebumen, Miftahul Ulum yang menerima audiensi warga Jladri mengusulkan agar panitia pembebasan tanah berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Pasalnya, Pemkab Kebumen dalam hal ini menjadi kepanjangan tangan program nasional. Hal itu sekaligus agar mendapatkan kejelasan jawaban terkait pembebasan tanah JJLS.

"Seyogyanya ada konsultasi terlebih dahulu ke pemerintah pusat untuk mendapatkan kejelasan," katanya.

Menanggapi hasil audiensi, Miftakhul Hasani yang juga menjadi salah satu warga terdampak mengaku dapat menerima penjelasan panitia. Selagi masih ada proses kelanjutan dari pembebasan lahan, masyarakat masih menerima. Selama ini, warga khawatir pembebasan lahan dibatalkan padahal sebagian masyarakat telah membeli tanah di lokasi lain sebagai tempat relokasi.