Guru Honorer Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait PP Tenaga Kontrak
Pendidikan

Guru Honorer Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait PP Tenaga Kontrak

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Perwakilan guru honorer mengadukan nasibnya kepada Komnas HAM Jakarta dengan didampingi Kuasa Hukum Andi Asrun. Dalam hal aduan ini, guru honorer mendesak Komnas HAM membentuk tim pencari fakta terkait cacat hukumnya PP nomor Nomor 49 tahun 2018 tentang Management P3K/ tenaga kontrak.

Sekretaris Umum Forum Komunikasi GTT PTT Kebumen, Sunarto mengaku bahwa aduan tersebut mewakili guru honorer di Indonesia. Pasalnya, guru honorer merasa ada cacat hukum dalam PP tersebut. Selain PP, juga terhadap sejumlah peraturan yang sengaja mengkerdilkan hak para honorer di sekolah negeri.

"Kami masih komitmen bahwa GTT PTT sekolah negeri merupakan sebuah keniscayaan. Hadirnya PP No 49 tahun 2018 tentang Management P3K/tenaga kontrak adalah pengebirian baru model neofeodalisme dan kapitalisme pendidikan," ungkapnya, dihubungi Minggu (6/1/2018).

Menurutnya, pemerintah dalam PP tersebut tidak manusiawi karena membatasi usia guru honorer dalam rekrutmen calon ASN. Padahal, selama belasan hingga puluhan tahun guru honorer nyata-nyata melakukan tindakan seperti PNS. Namun dalam kenyataannya, guru honorer hanya menerima gaji Rp 150 hingga Rp 300 ribu tiap bulannya. 

"PP tersebut harus dicabut alias kami menolaknya dengan segala mekanismenya. Terlebih MA juga mengabulkan sebagian gugatan guru honorer," katanya.

Dengan beban kerja yang begitu berat, lanjutnya, namun saat ada rekrutmen CPNS justru dipersulit dengan aturan batasan usia 35 tahun. Sudah semestinya, pemerintah memberikan penghargaan atas dedikasi guru honorer selama ini. Kondisi yang telah dialami honorer selama ini menempatkannya lebih rendah dari buruh.

"Tim pencari fakta harus mencari keadilan bagi honorer kepada Menpan-RB dan Presiden agar mereka membayar penderitaan guru honorer yang bertahun-tahun harus menangis karena diperlakukan secara tidak adil," terangnya.

Untuk diketahui, sebelumnya GTT Kebumen meminta agar PP nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dihapus. Mereka menilai bahwa PP tersebut tidak memiliki rasa keadilan bagi honorer di Kebumen. Ada aturan pembatasan usia bagi honorer yang telah bekerja lima tahun lebih.

Dengan demikian dalam seleksi PPPK, guru honorer diperlakukan sama sebagaimana fresh graduate tanpa memperhatikan masa kerja sebelumnya. Pembatasan usia maksimal satu tahun sebelum batas usia jabatan juga tidak rasional. Selain itu, standarisasi penilaian dalam seleksi seperti integritas dan moralitas tidak diatur secara spesifik.