Pengadaan Lahan JJLS Gagal, Panitia Dituding Cuci Tangan
Peristiwa

Pengadaan Lahan JJLS Gagal, Panitia Dituding Cuci Tangan

Buayan,(kebumen.sorot.co)--Pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS) di Desa Jladri, Kecamatan Buayan dan Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring dipastikan gagal. Ketua Panitia Pengadaan Tanah JJLS, Ahmad Ujang Sugiono selaku telah mengirim surat resmi kepada Kepala Desa Jladri dan Tambakmulyo yang menerangkan pengadaan lahan untuk JJLS di dua desa tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Menanggapi hal itu, seorang perwakilan warga Desa Jladri, Taufiq Abdillah, mengungkapkan, pihaknya mencium adanya tindak kesewenang-wenangan dari panitia dalam memutuskan kebijakan. Dalam rapat sosialisasi pengadaan lahan JJLS pada bulan November lalu, panitia mengatakan paling lambat tangga 15 Desember pembayaran harus sudah rampung tetapi meleset.

"Semakin jelas bahwa ada indikasi proses atau teknis yang dilakukan oleh panitia itu inkonstitusional," tegas Taufiq, Sabtu (05/01).

Dijelaskan, dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember lalu, panitia menyatakan ketika masyarakat menerima maka dipersilahkan untuk tandatangan dan selanjutnya akan diberi tahu jumlah ganti ruginya. Setelah itu warga yang telah menandatangani kesepakatan diminta untuk membuka buku rekening BPD Jateng dan segera dilakukan pembayaran tetapi juga meleset. 

"Kesimpulannya panita seolah-olah cuci tangan terhadap teknis ataupun proses pembebasan lahan yang dituntut warga. Panitia ingin memecah persepsi bahwa seolah-olah penyebab gagalnya proses pembayaran bagi warga yang sudah menerima kesepakatan adalah aksi audiensi pada beberapa waktu lalu," bebernya.

Sementara itu, hingga saat ini pihak desa belum mengkonfirmasi atau mensosialisasikan surat dari Sekda tersebut ke semua warga yang terdampak. Konfirmasi dilakukan hanya ke beberapa warga melalui pesan Whatsapp. Atas hal itu, warga baik yang menerima atau yang nenolak tandatangan akan meminta kepastian pelaksanaan pembayaran dan proses pembebasan sesuai hukum yang ada.

Menurutnya, masalah yang muncul sebelum jangka waktu habis itu adalah perkara teknis yang sebenarnya sangat mudah. Namun, masalah itu tak segera diselesaikan hingga jangka waktu yang ada semakin sempit. Pihaknya menilai ada semacam keangkuhan hati para pejabat dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya.

"Yang sudah deal dan membuka rekening secepatnya diberi kepastian proses ganti rugi. Sementara, yang belum deal dikumpulkan dan dinego kembali," pungkasnya.