Anggap Tidak Adil, Honorer Minta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Dihapus
Pendidikan

Anggap Tidak Adil, Honorer Minta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Dihapus

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Guru Tidak Tetap (GTT) honorer Kabupaten Kebumen meminta agar Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dihapus. Pasalnya, peraturan tersebut dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi para honorer di Kebumen.

Sekretaris Umum Forum Komunikasi GTT PTT Kebumen, Sunarto mengatakan, PP nomor 49/2018 tidak mengakomodir Guru Tidak Tetap (honorer) yang telah bekerja lama setidaknya di atas 5 tahun. Pasalnya dalam seleksi PPPK, seleksi dilakukan sebagaimana pegawai baru tanpa memperhatikan masa kerja sebelumnya.

"Kami sangat tegas menolak dan meminta PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajement PPPK dihapus karena tidak memberikan rasa keadilan bagi honorer," ungkapnya, Rabu (5/12/2018).

Sunarto menjelaskan, adanya pembatasan usia maksimal 1 tahun dari batas usia jabatan tentu tidak rasional. Karena proses seleksi sampai pengumuman memakan waktu. Pada akhirnya masa kerja Calon PPPK batas waktu 1 tahun tidak mungkin melaksanakan pekerjaannya sampai batas usia pensiunnya. 

"Batasan penilaian batas seleksi guru untuk PPPK tidak diatur secara spesifik seperti standar moralitas dan integritas," jelasnya.

Selain moralitas dan integritas, pengujian psikologis dan kejiwaan guru yang telah menjalankan profesi pendidik setidaknya 5 tahun. Apakah dapat disamakan dengan calon PPPK yang fresh graduate. Selain itu, penilaian kinerja guru dalam peraturan tersebut juga menimbulkan ketidak pastian hukum.

"Bagaimana melaksanakan penilaian kinerja guru, karena kepala sekolahlah yang bisa menilai kinerja guru dan tenaga kependidikan," imbuhnya.

Penerapan masa kontrak PPPK, lanjut Sunarto, bertentangan dengan UU perburuhan. Pasalnya masa kontrak PPPK minimal 1 tahun atau maksimal 5 tahun untuk satu periode kontrak. Sedangkan masa kontrak hanya maksimal 2 x 1 tahun sebelum diangkat sebagai pegawai tetap.

"Masa kerja tidak ditentukan berapa kali diperpanjang tentu tidak memberi kepastian hukum," katanya.