Pemkab Kebumen Klaim Sudah Penuhi Tuntutan Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
Pemerintahan

Pemkab Kebumen Klaim Sudah Penuhi Tuntutan Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Aksi damai perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kebumen, menimbulkan kontroversi. Sejumlah kalangan memberikan apresiasi agar tuntunan perbaikan kesejahteraan terealisasi. Namun, di sisi lain aksi pada Jumat 30 November tersebut juga disayangkan lantaran menimbulkan kerusakan pagar Setda Kebumen.

Salah satu praktisi hukum dan advokat di Kebumen, Yuli Ikhtiarto mengungkapkan, kinerja perangkat desa yang semakin berat harus diimbangi dengan kesejahteraan yang diperoleh. Ia pun mendukung atas tuntutan yang dimintakan perangkat desa. Terlebih, kinerja perangkat desa tentu tidak seperti ASN lain yang hanya dalam jam kerja.

"Kinerja perangkat desa bukan pada jam kantor saja. Di luar jam kerja, di saat ada keperluan yang membutuhkan dirinya mereka harus siap," ungkapnya, Selasa (4/12/2018).

Dengan beban kinerja yang begitu besar, lanjut Yuli, menjadi wajar apabila perangkat desa menuntut penghasilan yang layak. Pasalnya, masih banyak perangkat desa di Kebumen yang penghasilan tetap (Siltap) masih di bawah UMK. Ini menjadi ironi bagi perangkat desa yang tidak memperoleh tanah bengkok. 

"Penghasilan saat ini masih di bawah kata layak bagi perangkat desa jika dibandingkan kinerjanya," katanya.

Namun demikian, Yuli mengharapkan apabila tuntutan perangkat desa terpenuhi maka harus diiringi perbaikan kinerja. Pengawasan Pemkab dibutuhkan dalam hal ini agar pelayanan kepada masyarakat betul-betul berjalan dengan baik. Ia pun berharap segera ada titik temu dalam permasalahan tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat khususnya di desa tidak terganggu.

"Kalau terealisasi, maka perlu pengawasan. Jika terdapat perangkat yang kerjanya kurang maksimal, diterapkan sanksi sesuai aturan yang ada," terangnya.

Terpisah, Sekda Kebumen H Ahmad Ujang Sugiyono menjelaskan, sebenarnya tuntutan para perangkat desa sudah dipenuhi sekalipun tidak seluruhnya. Dari anggaran yang semula Rp 130 miliar kini naik menjadi 137 miliar pada APBD Perubahan. Hal tersebut disepakati dalam pertemuan di DPRD dipimpin oleh Pimpinan DPRD, perwakilan PPDI, Apdesi dan Eksekutif, (27/11/2018).

"Terhadap pagar yang roboh sangat disayangkan karena menambah anggaran pengeluaran Pemda Kebumen untuk memperbaikinya," katanya.