Dinilai Kurang Relevan, Migran Care Minta Perda TKI Direvisi
Hukum & Kriminal

Dinilai Kurang Relevan, Migran Care Minta Perda TKI Direvisi

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Perda Kabupaten Kebumen nomor 5 tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dinilai sudah tidak relevan. Hal itu menyusul disahkannya UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada November tahun lalu.

Perda tersebut secara substansial mengacu UU nomor 39 tahun 2004 yang saat ini telah digantikan UU nomor 18 tahun 2017. Untuk itu, Perda tersebut harus dilakukan sinkronisasi ataupun revisi. Hal itu mengemuka saat Focus Grup Discussion (FGD) Sinkronisasi Perda Kebumen pasca UU nomor 18 tahun 2017 yang dihelat Migran Care Kebumen, Selasa (6/11/2018) di Kebumen.

Koordinator Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Migran Care Jakarta, Nurharsono menegaskan, kondisi saat ini para PMI masih diperlakukan sebagai obyek bahkan sebagai komoditas. Menurutnya, perlindungan dan pemberdayaan PMI perlu diupayakan secara terintegrasi baik dari pemerintah desa, daerah, provinsi, hingga nasional.

"Salah satu tugas Kabupaten/Kota pada Pasal 41 UU nomor 18 tahun 2017 yaitu berperan memberikan perlindungan PMI baik sebelum ataupun sesudah bekerja," ungkapnya.

Menurutnya, dengan amanat tersebut sudah semestinya Pemkab Kebumen mengusulkan revisi Perda nomor 5 tahun 2014 ke DPRD. Hal itu untuk menjamin agar tugas dan tanggung jawab daerah terhadap PMI terimplementasi dengan baik. Pasalnya, Kebumen menjadi salah satu kantong PMI di Indonesia. 

"Data penempatan PMI tahun 2017, Kebumen menduduki posisi 28 secara nasional dan 7 di Jawa Tengah dengan jumlah penempatan 2.435," tuturnya.

Terpisah, Kepala Disnaker KUKM Kebumen Dwi Suliyanto melalui Kasi Penempatan Tenaga Kerja Wahyudi mengakui beberapa substansi Perda nomor 5 tahun 2014 tidak relevan dengan UU nomor 18 tahun 2017. Sejauh ini, pihaknya telah melakukan kajian terhadap UU tersebut untuk disesuaikan dengan Perda PMI nantinya.

"Saat ini kami masih menunggu Peraturan turunan UU tersebut, tetapi sejauh ini sudah dilakukan kajian," terangnya.