Migrant Care Kecam Hukuman Mati Arab Saudi Kepada PMI
Peristiwa

Migrant Care Kecam Hukuman Mati Arab Saudi Kepada PMI

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Migrant Care mengecam hukuman mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap salah satu pekerja migran Indonesia Tuti Tursilawati. Hukuman pancung terhadap PMI asal Kabupaten Majalengka Jawa Barat, Senin 29 Oktober 2018 tersebut dilakukan tanpa notifikasi kepada Pemerintah Indonesia.

Koordinator Migrant Care Kebumen Syaiful Anas mengatakan, keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri RI, otoritas Kerajaan Arab Saudi tidak memberitahu secara resmi mengenai adanya eksekusi tersebut kepada Perwakilan Indonesia. Menurutnya, hal itu tentu merupakan tindakan yang tidak mematuhi tata krama diplomasi Internasional.

"Eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati korban kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak menjunjung tinggi penghormatan Hak Asasi Manusia serta merendahkan martabat perempuan," tegasnya Minggu (4/11/2018).

Anas menjelaskan, Tuti Tursilawati bekerja di Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) sejak tahun 2009 silam. Pada tahun 2010, Tuti mengalami kekerasan seksual hingga pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah majikannya. Sebagai perempuan yang membela martabat dan harga dirinya, Tuti melakukan pembelaan dengan memukul hingga mengakibatkan pelaku meninggal dunia. Setelah itu Tuti kabur ke Kota Mekkah. 

Nasib buruk yang menimpa Tuti juga dialami saat di perjalanan. Ia diperkosa oleh sembilan orang pemuda Arab Saudi. Kondisi tersebut tentu miris karena harus dialami di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islami. Menurut Anas, Tuti adalah korban kekerasan seksual yang dikriminalisasi terlebih hukuman mati dari Pemerintah Arab Saudi.

Menurutnya, berbagai upaya untuk meringankan hukuman telah diupayakan Pemerintah Indonesia. Sayangnya, upaya tersebut tidak pernah membuahkan hasil maksimal hingga Tuti harus menjalani hukuman mati. Pihaknya juga menuntut Pemerintah Indonesia untuk mem-persona non gratakan (deportasi) Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia.

"Pemerintah segera menuntaskan reformasi tata kelola migrasi melalui pembentukan aturan turunan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," tegasnya.

Pihaknya juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengerahkan segenap sumberdaya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan buruh migran yang terancam hukuman mati. Di samping itu, pemerintah juga harus segera melakukan moratorium hukuman mati sebagai komitmen moral menentang hukuman mati terhadap siapapun.