Belanja Pegawai Tinggi, Fraksi PKB Dorong Pemkab Evaluasi SOTK
Pemerintahan

Belanja Pegawai Tinggi, Fraksi PKB Dorong Pemkab Evaluasi SOTK

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Fraksi PKB DPRD Kebumen menyoroti tingginya alokasi anggaran Belanja Pegawai pada RAPBD Kebumen tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp 1,2 triliun dari total belanja Rp 2,8 triliun. Fraksi PKB bahkan memberikan usulan agar Pemkab Kebumen mengevaluasi Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

"Usulan ekstrim dari kami tentu evaluasi Perda SOTK yang harus dibuat miskin struktur kaya fungsi," tegas Miftahul Ulum Wakil Ketua DPRD yang berasal dari F-PKB, Selasa (9/10) usai Paripurna Tanggapan Umum Fraksi atas RAPBD 2019.

Ulum yang juga bertindak juru bicara Fraksi, mengusulkan adanya perhatian prioritas bagi OPD yang bertugas untuk pemenuhan target. Dengan demikian, PAD yang diharapkan Pemkab Kebumen terealisasi ataupun dapat melampaui target. Ia pun mengingatkan Pemkab tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Perimbangan pemerintah pusat. 

"Pemerintah pusat akan memfokuskan pembangunan daerah tertinggal terlebih adanya bencana di Sulawesi tentu APBN akan dikonsentrasikan untuk pemulihan," tuturnya.

Terkait target kenaikan PAD untuk Kebumen, diakui Ulum tidaklah siginifikan dibandingkan inflasi yang ada. Ia pun menegaskan agar Pemkab memberikan prioritas untuk sektor pertanian yang telah menjadi komitmen bersama dalam RPJMD Kebumen. Ia mengharapkan adanya pengembangan SDM, infrastruktur, saluran air, ketersediaan air menjadi prioritas tahun 2019.

"Melihat dokumen dan data yang ada, memang supranya menuju Kebumen agrobisnis selain memberikan prioritas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur menuju pusat produksi," tandasnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra Bambang Paryono mengingatkan eksekutif maupun legislatif fokus pada percepatan penanggulangan kemiskinan. Gerindra menilai program dan kebijakan yang diambil Pemkab terkesan ngacak dan terlalu dinamis sehingga capaian dan indikatornya tidak jelas.

"Kami meminta fokus prioritas pembangunan yang ditetapkan dan memangkas anggaran yang tidak sesuai Renja (rencana jangka panjang) dan Renstra (rencana strategis) yang telah ditentukan dalam RPJMD," tandasnya.