Perketat Pengawasan Proyek Pemerintah, Pemkab Luncurkan Aplikasi SIMADA
Pemerintahan

Perketat Pengawasan Proyek Pemerintah, Pemkab Luncurkan Aplikasi SIMADA

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Pemkab Kebumen meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SI-MADA) di Bagian Pembangunan Setda Kebumen. Aplikasi sebagai bentuk respon Perpres baru tentang Pengadaan Barang/Jasa nomor 16 tahun 2018 tersebut untuk memperketat pengawasan proses pekerjaan pembangunan di Kebumen.

Jika sebelumnya, aplikasi online pengadaan barang dan jasa di LPSE hanya selesai pada tahapan pendaftaran. Namun pada aplikasi SI-MADA ini dapat menjadi sarana pengontrolan pekerjaan yang telah melakukan kontrak. Dengan demikian, proses pengawasan pekerjaan dapat lebih optimal.

SI-MADA juga dapat sebagai pemberi warning terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pekerjaannya sudah masuk lelang tetapi belum juga dilakukan lelang. Launching yang dilaksanakan di Mexolie Hotel, Selasa (9/10/2018), sekaligus dibarengkan Sosialisasi Perpres nomor 16 tahun 2018 ditandai dengan penyerahan website secara simbolis dari Bagian Pembangunan Setda kepada Wakil Bupati Kebumen.

Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz, mengungkapkan aplikasi baru tersebut diharapkan memenuhi kebutuhan pengelolaan layanan paket secara online agar lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel. Dengan adanya regulasi baru tentang pengadaan barang/jasa, Yazid pun mengingatkan pengguna anggaran maupun rekanan untuk tidak melanggar aturan agar tidak menimbulkan permasalahan.

"Kerjakan proyek sesuai spek agar tidak menjadi temuan BPK," tegasnya di hadapan peserta yang terdiri dari pimpinan OPD, PPK, dan pengusaha barang/jasa.

Sementara itu, Ernawati Septiyaningtyas, Kasi Barang Jasa Lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mengatakan Perpres baru mengatur sejumlah aturan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pengguna anggaran dapat memberikan barang/jasa mendapatkan kualitas yang lebih baik dan nilai manfaat lebih. 

"Pengadaan barang/jasa bukan saja memenuhi tanggungjawab juga menyentuh para pelaku usaha Nasional, UMKM dalam pengadaan barang/jasa," tuturnya.