Sempat Diskors, DPRD Setujui Raperda APBD Perubahan dengan Catatan
Pemerintahan

Sempat Diskors, DPRD Setujui Raperda APBD Perubahan dengan Catatan

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--DPRD Kabupaten Kebumen akhirnya menyepakati draft Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna, Jumat (28/9/2018). Kendati memberikan persetujuan, namun fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen memberikan sejumlah catatan terhadap Raperda perubahan APBD Kebumen.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Cipto Waluyo didampingi Wakil Ketua Miftahul Ulum dan Agung Prabowo sempat diskor 30 menit lantaran anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir baru 32 dan belum memenuhi kuorum. Setelah menunggu sekitar 15 menit, akhirnya kuorum 34 anggota DPRD Kebumen terpenuhi sehingga Paripurna dibuka dan dilanjutkan kembali.

Fraksi Keadilan Nurani (FKN) melalui juru bicaranya Ermi Kristanti, mengungkapkan proses penyusunan KUA PPAS APBD 2018 bukan hanya sekedar menaikkan atau menurunkan anggaran tetapi melihat pencapaian tahun anggaran sebelumnya sebagai. FKN juga mengkritisi kecenderungan Pemkab melakukan budget slack (kesenjangan anggaran) yang berimbas pada semakin tingginya kecenderungan efisiensi anggaran.

"FKN berharap Kepala OPD cermat mengidentifikasi potensi budget slack pada setiap pos anggaran dan bersikap tegas menolak anggaran yang diajukan sekiranya ditemukan praktik budget slack," tuturnya.

Sementara Marifun dari Fraksi Gerindra, meminta agar adanya sinkronisasi kebijakan prioritas Kebumen dengan Nasional dalam Perubahan APBD 2018. Gerindra juga mengingatkan penyusunan RAPBD harus mengacu pada prinsip kebutuhan, tertib, tepat waktu, transparan, partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 

"APBD Perubahan 2018 secara umum telah disusun dan dikemas dengan baik namun Fraksi kami masih melihat dalam penyusunan dan pembuatan program kebijakan seolah dipaksa agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Secara umum, Fraksi-fraksi di DPRD juga mengharapkan pos pendapatan agar dapat ditingkatkan kembali. Mengenai pengurangan pendapatan seperti DAK atau perimbangan, Dewan meminta agar Pemkab lebih baik menjalin komunikasi antar pemerintahan.