APBD Perubahan, Dewan Minta Eksekutif Prioritaskan Capaian Target Kinerja
Pemerintahan

APBD Perubahan, Dewan Minta Eksekutif Prioritaskan Capaian Target Kinerja

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Badan Anggaran DPRD Kebumen meminta peruntukan anggaran pada APBD Perubahan 2018 diprioritaskan untuk capaian target kinerja tahun 2018. Hal itu didasarkan kepada pencapaian target-target daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen.

Target kinerja di tahun 2018 antara lain mutu pelayanan pendidikan 58,04 persen, angka harapan hidup 72,89 tahun, angka kematian ibu sebesar 90/100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi 10,90/1000 kelahiran hidup, penurunan kasus pelanggaran hukum sebanyak 700 kasus. Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi 5,91persen, indeks gini 0,22 persen, persentase peningkatan investasi PMA/PMDN sebesar 6 persen.

Pelayanan infrastruktur 57 persen, indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69 point/indeks, angka kemiskinan 17,74 persen, angka Pengangguran 2,03 persen, akses dan mutu pelayanan kesehatan 98 persen, nilai akuntabilitas kinerja dengan nilai B, dan mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian.

"Badan Anggaran merekomendasikan kepada eksekutif dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran Perubahan diarahkan kepada target capaian kinerja," tutur Emi Kristanti juru bicara Badan Anggaran, Kamis (27/9/2018) dalam paripurna.

Banggar juga memutuskan APBD menyisihkan Rp 200 juta yang dimasukkan dalam Dana Cadangan Tak Terduga dalam APBD Perubahan 2018 untuk bantuan korban bencana Lombok. Hal itu menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomer 977/6132/SJ tertanggal 20 Agustus 2018 agar Kabupaten/Kota menyisihkan APBD untuk membantu Pemerintah Provinsi NTB. 

Pada kesempatan itu, Rapat Paripurna DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD H Cipto Waluyo dengan didampingi Wakil Ketua Miftahul Ulum. Dari eksekutif, Penjabat Sekda Mahmud Fauzi hadir mewakili Wakil Bupati KH Yazid Mahfudz. Sidang paripurna akan dilanjutkan, Jumat (28/9/2018) dengan agenda kata akhir fraksi dan pengambilan keputusan DPRD.