Tidak Laporkan Dana Kampanye, PKPI Terancam Batal Ikut Pemilu
Politik

Tidak Laporkan Dana Kampanye, PKPI Terancam Batal Ikut Pemilu

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--KPU Kabupaten Kebumen telah membuka proses pelaporan dana kampanye pemilu 2019. Hingga batas waktu akhir penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Minggu (23/9/2018) dari 16 partai politik yang ada di Kebumen, hanya 15 parpol yang menyerahkan LADK.

Satu partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU Kebumen yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Akibatnya, PKPI terancam dibatalkan sebagai peserta pemilu 2019 di Kebumen.

Plt Ketua KPU Kebumen Khusnul Khatimah, mengatakan meski sejak awal PKPI tidak ikut mendaftarkan Bacaleg namun pihaknya tetap proaktif untuk menginformasikan setiap tahapan pemilu. Terkait konsekwensi yang diterima PKPI, Khusnul belum mampu memberikan keterangan mekanisme pembatalan tersebut.

"Dibatalkan nanti apakah diblok, dihilangkan atau tidak dicantumkan dalam surat suara kami belum mengetahui secara pasti," tuturnya, Senin (24/9/2018).

Dijelaskannya, laporan awal dana kampanye berkaitan dengan rekening khusus dana kampanye maupun sumbangan yang diterima parpol sesuai format yang diakui Persatuan Akuntan Indonesia. Pelaporan tersebut nantinya juga mencakup dana kampanye dari masing-masing caleg. 

"Laporan dana awal kampanye ini selanjutnya akan diaudit oleh akuntan publik yang telah ditunjuk," tuturnya.

Sementara itu, Anggota KPU Kebumen Divisi Hukum Solahudin menjelaskan, meskipun pelaporan dana awal kampanye telah ditutup namun masih ada kesempatan masa perbaikan hingga 27 September. Nantinya masih ada laporan dana kampanye pada waktu pelaksanaan kampanye dan setelah pemungutan suara berakhir.

Adapun hasil rekapitulasi KPU Kebumen, laporan awal dana kampanye Perindo Rp 1 juta, PKB Rp 100 ribu, Nasdem Rp 1 juta, Gerindra Rp 50 ribu, PPP Rp 1 juta, PSI Rp 500 ribu. Selanjutnya partai Hanura Rp 150 ribu, PKS Rp 14 juta, Berkarya Rp 1 juta, Demokrat Rp 1 juta, PDIP Rp 1 juta, Garuda Rp 1 juta, Golkar Rp 1 juta, PBB Rp 100 ribu, PAN Rp 1 juta.