Diduga Gelapkan Sertifikat Tanah, Bank BUMN di Kebumen Dipolisikan
Hukum & Kriminal

Diduga Gelapkan Sertifikat Tanah, Bank BUMN di Kebumen Dipolisikan

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Salah satu pensiunan kepala sekolah di Kebumen, Pu (60) melaporkan dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan salah satu bank BUMN di Kebumen ke polisi. Perempuan asal Kecamatan Prembun itu melaporkan perkara yang menimpa dirinya ke Polres Kebumen dengan didampingi Kuasa Hukumnya Teguh Purnomo, Sabtu (4/8/2018).

Dugaan perkara yang dilaporkan Pu berawal dari kasus penggelapan yang dilakukan putranya berinisial PW pada 2016 silam dengan menimbulkan kerugian bank tersebut Rp 400an juta lebih. PW yang sebelumnya merupakan karyawan Bank tersebut, kemudian divonis kurungan penjara 3 tahun oleh majelis hakim PN Kebumen yang diketuai Hakim Santosa Maret 2017 lalu.

Sebelum kasus itu bergulir, Pu pernah didatangi sejumlah orang dari bank tersebut dan memintanya turut bertanggung jawab atas perkara yang menimpa PW. Ia bahkan sempat diancam akan didatangi ke sekolah dan disampaikan bahwa dirinya adalah pembohong. Selain itu, ia juga ditakut-takuti bahwa anaknya akan dihukum berat.

Sebagai jaminan untuk memperingan perkara putranya, Pu diminta menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Ia akhirnya menyerahkan sertifikat tanah milik orang tuanya kepada pihak bank. Tanpa sepengetahuan dirinya, anaknya PW juga menyerahkan tiga sepeda motor atas namanya dan orang tuanya untuk turut menjadi jaminan.

Namun harapan agar anaknya tidak dihukum atau setidaknya hukuman diperingan sirna. Anaknya tetap divonis bersalah sedangkan sertifikat tanah dan ketiga sepeda motornya pun tidak kembali. Hak-hak anaknya seperti gaji dan THR sebelum diberhentikan juga tidak diberikan, kendati anaknya diminta menandatangani beberapa surat sebelum ditahan.

Kuasa Hukum Pu, Teguh Purnomo mengatakan, jalur hukum ia tempuh lantaran 3 surat somasi yang telah dilayangkan kurang mendapatkan respon. Pihak bank hanya merespon somasi pertama dengan menemuinya bersama klien dan bermaksud mengembalikan motor Vega tetapi ditolaknya 26 Juni.

"Pengembalian kami tolak karena jika mau mengembalikan maka seluruhnya (sertifikat tanah dan tiga motor). Kami juga meminta hak-hak yang dimiliki anak klien seperti gaji dan THR yang pernah ditandatangani namun tidak diberikan," ungkapnya, Sabtu sore.

Lebih lanjut dikatakan, penyerahan sertifikat tanah maupun sepeda motor sebagai jaminan tentu dilakukan dalam keadaan tertekan. Di samping itu, penyerahan juga tidak dilakukan oleh orang yang memiliki legal standing atasnya. Seperti halnya sertifikat tanah yang merupakan milik orang tua Pu sedangkan sepeda motor yang diserahkan bukan atas nama PW. 

"Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan lembaga perbankan atau yang lain. Selain memahami aturannya, masyarakat juga harus berani membantah apabila ada yang menyarankan di luar ketentuan," tandasnya.