Hingga Jatuh Tempo Pembayaran, Ratusan Desa di Kebumen Belum Lunasi PBB
Pemerintahan

Hingga Jatuh Tempo Pembayaran, Ratusan Desa di Kebumen Belum Lunasi PBB

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Menjelang jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kebumen 31 Juli 2018, masih banyak desa yang belum lunas membayar. Dari total 460 desa dan kelurahan di Kabupaten Kebumen, sebanyak 217 desa yang tersebar di 25 kecamatan belum dapat melunasi PBB.

Data Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kebumen, menyebutkan, target pendapatan PBB tahun 2018 sebanyak Rp 43,4 miliar dari 1.326.301 bidang SPPT. Namun demikian, hingga 30 Juli 2018 baru terealisasi 80 persen atau sekitar Rp 34,7 miliar.

Kepala Bappeda Kebumen Aden Andri Susilo melalui Sekretaris Budhi Suwanto mengungkapkan, terkait kendala belum terealisasi target PBB karena sejumlah faktor. Salah satunya yakni adanya kenaikan pajak secara parsial maupun beberapa masa jabatan kades yang akan selesai sehingga kinerja kurang optimal.

"Bagi yang membayar setelah jatuh tempo, maka akan dikenai sanksi denda sebesar 2 persen setiap bulannya," ungkapnya, Selasa (31/7) di kantor Bappenda Kebumen.

Segala upaya telah dilakukan seperti gebyar pembayaran pajak satu hari maupun menyediakan hadiah bagi yang membayar sebelum jatuh tempo. Pihaknya melalui petugas juga melalukan intensifikasi di kecamatan maupun desa yang progresnya masih rendah. Di samping itu, ia juga bekerja sama dengan Bank Jateng untuk menambah jam layanan maupun loket pembayaran PBB. 

"Untuk antusias masyarakat dalam membayar PBB dari tahun ke tahun semakin meningkat," jelasnya.

Berdasarkan data Bappenda Kebumen, baru satu kecamatan yang telah lunas PBB 100 persen yakni Kecamatan Klirong sebesar Rp 2,1 miliar. Sedangkan kecamatan yang terendah pembayaran PBB yakni Pejagoan 57 persen dari Rp 1,2 miliar, Sruweng 60 persen dari Rp 2,3 miliar, dan Alian 72 persen dari Rp 1,2 miliar.