Tingkatkan Kedisplinan PNS, BKPPD Minta Kepala OPD Laporkan Hukuman Pegawai
Pemerintahan

Tingkatkan Kedisplinan PNS, BKPPD Minta Kepala OPD Laporkan Hukuman Pegawai

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Manajemen birokrasi terus dituntut lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan manajemen birokrasi berbasis teknologi informasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan dituntut semakin profesional dan berdisiplin tinggi.

Manajemen kepegawaian harus mengedepankan nilai-nilai good governance dan clean goverment menjadi sangat vital. Dengan tantangan dan tuntutan yang demikian, pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri sekaligus merespon cepat masukan atau kritik dari masyarakat.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kebumen sebagai ujung tombak manajemen kepegawaian ASN harus profesional, berintegritas dan akuntabel. Untuk meningkatkan kedisiplinan ASN, dibuat inovasi aplikasi Lhadis On yang diterapkan di setiap OPD di lingkungan Pemkab Kebumen.

Kepala BKPPD Kebumen Supriyandono mengatakan, Ladhis On sebagai media konsultasi dan komunikasi, dengan mendiskusikan permasalahan yang terjadi khususnya pembinaan pegawai. Aplikasi inovasi dari Khasnan Zakki, Kassubid Pembinaan Pegawai itu didasari kegelisahan dan temuan masalah project leader dalam hal laporan hukuman disiplin PNS yang selama ini dirasa belum optimal.

"Dengan Ladhis On diharapkan pejabat lebih bertanggung jawab untuk melaporkan setiap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin PNS kepada Bupati Kebumen melalui BKPPD," ungkapnya saat sosialisasi Ladhis On, Rabu (11/7) di Kantor BKPPD didampingi Khasnan Zakki.

Dengan Ladhis On, setiap pejabat di OPD masing-masing dapat melaporkan tentang hukuman disiplin PNS secara online. Dengan demikian, hal itu akan lebih mempermudah pelaporan sekaligus mempersingkat waktu pelaporan. Aplikasi yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) yang dimiliki Pemkab Kebumen. 

"Dengan ini, pelaporan hukuman disiplin PNS dilakukan maksimal 10 hari pasca putusan. Harapannya tidak ada alasan bagi pejabat untuk tidak melaporkan hukuman disiplin PNS di lingkungan kerjanya," tandasnya.