Pemkab Diminta Tidak Gegabah Kucurkan THR Kades dan Perangkat Desa
Hukum & Kriminal

Pemkab Diminta Tidak Gegabah Kucurkan THR Kades dan Perangkat Desa

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Pemkab Kebumen diminta tidak gegabah dalam mengeluarkan tunjangan hari raya (THR) bagi kades dan perangkat desa. Pasalnya hingga kini, Kebumen belum memiliki payung hukum yang jelas terkait dengan THR dimaksud. Hal tersebut penting untuk menghindari masalah hukum pada kemudian hari.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, H Muh Khambali mengatakan, apa dan berapapun pengeluaran keuangan negara harus ada landasan hukum, termasuk untuk THR. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang salah dapat berakibat masalah hukum seperti kasus korupsi. Untuk itu, pemerintah dalam mengeluarkan dana harus ada dasar hukumnya.

"Meskipun saya pribadi senang dan bangga jika Kebumen sejahtera, namun pemerintah dan semua pihak terkait sebaiknya jika belum ada payung hukumnya, jangan memaksakan diri dalam masalah THR. Khususnya untuk tahun ini, karena berpotensi melahirkan tindak pidana korupsi," ungkapnya, Kamis (7/6/2018).

Pihaknya pun mengakui sejumlah daerah memberikan THR untuk kepala desa dan perangkat desa. Kendati demikian yang menjadi catatan bahwa daerah telah memiliki payung hukum dalam hal ini Perbup. 

"Besaran THR setiap desa bisa berbeda-beda karena bisa saja besaran APBDes juga berbeda. THR masing-masing desa disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan pendapatan asli desa," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika untuk Hari Raya Idul Fitri 2018 ini, Kebumen belum memiliki Perbub dimaksud, maka tentu THR tidak boleh dibayarkan. Terlebih, APBDes telah berjalan. Seharusnya sebelum APBDes dibuat dan dilaksanakan, Perbub dibuat terlebih dahulu sebagai dasar hukum penyusunan APBDes. Seperti halnya Kulon Progo yang memberikan THR tahun 2018 namun Perbup telah dibuat tahun 2017.

"Dengan demikian, kalaupun dibuatkan Perbup dalam waktu dekat ini, maka masalah THR paling cepat untuk anggaran tahun depan," imbuhnya.

Khambali pun mengimbau agar semua pihak harus bisa menahan diri agar Kebumen tetap kondusif. Menurutnya, pemerintah perlu segera membuat Perbup tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang salah satunya adalah Tunjangan Hari Raya (THR). Bagi kepala desa dan perangkat desa perlu bersabar menunggu Perbup dibuat dan diterbitkan.

"Kades dan perangkat desa perlu memahami kondisi hukum sehingga tidak memaksakan kehendak pemkab mengeluarkan THR, karena berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Tentu akan merugikan banyak pihak, termasuk kepala desa dan perangkat desa itu sendiri," tandasnya.