Tilep Dana PNPM Hingga Ratusan Juta, Koordinator Kelompok Divonis 16 Bulan Penjara
Hukum & Kriminal

Tilep Dana PNPM Hingga Ratusan Juta, Koordinator Kelompok Divonis 16 Bulan Penjara

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Terdakwa perkara korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Desa Bumiharjo, Kecamatan Klirong AW (36) divonis bersalah majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Ia divonis 1 tahun empat bulan penjara atau 16 bulan, denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan, uang pengganti Rp 254.480.000 juta subsidair 6 bulan penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa AW 1 tahun delapan bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti senilai Rp 254.480.000. Uang pengganti harus dibayarkan paling lama 1 bulan pasca inkrah. Apabila tidak, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelangkan untuk pengganti atau jika tidak maka diganti pidana 6 bulan penjara.

Kajari Kebumen Erry Pudyanto Marwantono melalui Kasi Pidana Khusus Pramono Budi Santoso mengatakan, dakwaan yang terbukti untuk terdakwa yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas vonis tersebut, pihaknya melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gery Imantoro menyatakan pikir-pikir.

"Atas vonis tersebut terdakwa menerima tetapi JPU pikir-pikir," katanya, Kamis (10/5).

AW ditetapkan tersangka oleh Kejari sejak Senin 22 Januari 2018 dan mulai ditahan di Rutan Kebumen, Rabu 24 Januari 2018. AW merupakan Koordinator Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd di Desa Bumiharjo, Klirong. Awal Februari lalu, suami terdakwa sempat membayar uang pengganti senilai Rp 28 juta ke Kejaksaan Negeri Kebumen. 

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa dugaan korupsi dana PNPM Desa Bumiharjo AW diduga menyebabkan kerugian negara yang ditaksir Rp 282 juta. Modus yang dilakukan terdakwa yakni menggelembungkan dana fiktif dan data peminjam dari 19 kelompok.

Atas perbuatannya, tersangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar.