Tuding Hilangkan Perbup SK Honorer, GTT-PTT Bakal Somasi Pemkab Kebumen
Hukum & Kriminal

Tuding Hilangkan Perbup SK Honorer, GTT-PTT Bakal Somasi Pemkab Kebumen

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (FK-GTT/PTT) Kabupaten Kebumen melalui kuasa hukumnya, Teguh Purnomo bakal melakukan somasi hukum terhadap Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal itu dilakukan lantaran Pemkab dinilai merespon sangat lamban terhadap permasalahan yang menyangkut 3.091 nasib GTT dan PTT di Kabupaten Kebumen.

Kuasa hukum FK-GTT/PTT Teguh Purnomo mengatakan, lemahnya respon Pemkab dibuktikan dengan belum adanya tindak lanjut yang kongkrit terhadap tuntuntan para GTT dan PTT yang membutuhkan payung hukum untuk keluarnya SK Honorer. Bahkan Perbup yang diduga telah ditanda tangani oleh Bupati Kebumen pada awal Februari 2018 yang lalu raib hilang entah kemana.

Kami melihat respon Pemkab Kebumen sangat lambat dan mencoba mengurai dan menyelesaikan permasalahan ini, sehingga permasalahan bisa semakin komplek nantinya. Pekan depan rencananya Pemkab akan kami somasi hukum,” katanya, dihubungi Jumat (6/4/2018).

Menurut Teguh, seharusnya Perbup yang telah ditanda tangani oleh Bupati Kebumen pada awal Februari 2018 itu segera di undangkan di lembaran daerah. Kendati demikian, perbup tersebut hingga kini tak kunjung diberlakukan sebagai payung hukum para GTT dan PTT di Kabupaten Kebumen. 

Kami mengantongi setidaknya ada 5 bukti yang dapat dikategorikan bukti hukum, untuk memproses hukum lebih lanjut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas raibnya Perbup yang sudah ditandatangani Bupati Kebumen,” tegasnya.

Ditambahkan, beberapa waktu terakhir beredar Perbub berparaf 4 Pejabat Pemkab juga beredar gambar naskah Peraturan Bupati Kebumen tentang Penyediaan Guru Pengganti Pada Taman Kanan-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kebumen. Dalam naskah yang tidak jelas tanggalnya tersebut tercantum 4 paraf pejabat Pemkab Kebumen yaitu Sekda, Asisten, Kabag Hukum dan Kepala Disdik.

Yang kami heran, sudah ada paraf para pejabat, tetapi kok belum diberlakukan dan diundangkan agar seluruh masyarakat tahu dan mempunyai kekuatan mengikat,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (FK-GTT/PTT) Kabupaten Kebumen akhirnya menunjuk advokat dalam menangani permasalahan statusnya. Hal ini dilakukan lantaran FK-GTT/PTT menilai Perbup tentang pengakuan mereka yang telah ditandatangani Bupati Kebumen justru hilang.

Ketua FK-GTT/PTT Kebumen Ahmad Zahri mengatakan, diterbitkannya PP N0 19 tahun 2017 junto dari PP N0 74 tahun 2008, pasal 59 ayat 3 membuka peluang Bupati untuk mengakui GTT/PTT secara resmi sebagai Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Kabupaten Kebumen. Bupati (Mohamad Yahya Fuad) berjanji 14 Februari 2018 akan mempublikasikan Perbup tentang pengakuan GTT/PTT Kabupaten Kebumen. Namum pernyataan Bupati ditelikung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas kebijakan penandatanganan Perbup.