Kenaikan Tarif Puskesmas Diminta Dievaluasi
Sosial

Kenaikan Tarif Puskesmas Diminta Dievaluasi

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen menaikan tarif pelayanan kesehatan Puskesmas diminta agar dievaluasi. Kebijakan mengeluarkan Perbup Nomor 69 Tahun 2017 itu dinilai sangat aneh, prematur dan tidak mendasar sisi yuridis. Disamping itu, kenaikan tarif kurang bisa memahami sisi kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Komisi B Makrifun. Menurutnya, penerbitan Perbub penyesuain tarif tersebut seharusnya melalui mekanisme yang semestinya. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, maka harus ada FGD. Sehingga ada masukan atau aspirasi dari masyarakat atau stakeholder kepada Bupati.

"Pembuatan Perbub juga harus mengedepankan azaz transparansi dan publikasi. Tidak bisa secara sepihak Bupati menerbitkan perbub tanpa pertimbangan matang," katanya, Senin (8/1/2018).

Terkait kenaikan tarif yang signifikan, menurut Makrifun sangat memberatkan masyarakat. Bahkan ia menyebut, besaran tarif terkesan ngawur dan kurang realistis. Apalagi jika dikorelasikan dengan kondisi secara umum Kebumen yang sampai saat ini masih menyandang predikat termiskin ke-2 di Jateng. 

"Mungkin uang Rp 10 ribu untuk Pak Bupati sangatlah kecil karena beliau pengusaha besar. Sungguh ironis kemiskinan nomer 2 dari bawah di Jawa Timur, tarif retribusi kesehatan di puskesmas akan dinaikkan," tegas politisi Gerindra itu.

Lebih lanjut dikatakan, jika memang benar-benar objektif dan memperhatikan azaz kemanusiaan serta pelayanan seharusnya eksekutif mengajukan draft terlebih dahulu. Bukan langsung menerbitkan Perbub yang dinilainya tidak matang baik pertimbangan dasar yuridis maupun pertimbangan rasa keadilannya.

"Bupati perlu meninjau ulang pelaksanaan Perbub ini demi kebaikan, ketentraman dan pelayanan masyarakat. Karena lembaga kesehatan milik Pemda ini bukan semata-mata berorientasi pada profit tetapi lebih pada pelayanan pada masyarakat," tandasnya.