Tidak Miliki TDU, PKL Bakal Didenda Rp 10 Juta
Peristiwa

Tidak Miliki TDU, PKL Bakal Didenda Rp 10 Juta

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Pemkab Kebumen tampaknya benar-benar serius dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima (PKL). Selain penataan, Pemkab juga bakal memberdayaan PKL yang kian hari kian menjamur di sejumlah daerah di Kebumen. Sebelum mengarah terhadap pemberdayaan, Pemkab bakal menerapkan tanda daftar usaha (TDU) bagi setiap PKL.

Namun sanksi berat bisa jadi diterima PKL yang tidak memiliki TDU yaitu didenda Rp 10 juta. Hal itu mengemuka saat public hearing yang dilakukan Pansus III DPRD Kebumen tentang Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Senin (4/12/2017). Pada public hearing itu hadir OPD terkait dari Satpol PP, Bappenda, Disperindag, Bagian Hukum. Kegiatan juga diikuti perwakilan LSM, organisasi dan sejumlah PKL.

Fuad Khabib dari Forum Masyarakat Sipil (Formasi) mengungkapkan, pada Raperda dimaksud masih banyak yang perlu diperjelas agar memberikan tafsir yang tidak keliru. Untuk program pemberdayaan yang termaktub dalam draft agar diperjelas kembali karena penjelasannya masih belum spesifik. 

"Hendaknya beberapa regulasi Raperda yang berkaitan seperti RTRW yang sedang direvisi agar tidak saling tumpang tindih," ungkapnya.

Sementara Ketua Pansus III, Yuniarti Widyaningsih atau akrab disapa Syerly menjelaskan, terkait TDU sampai saat ini masih menjadi polemik antara PKL. Hal itu disebabkan belum jelas ruang lingkup batasan antara perkotaan dan pedesaan. Sementara Perda sendiri akan berlaku untuk semua wilayah di Kabupaten Kebumen. Namun demikian, lokasi yang diperuntukkan PKL masih belum jelas. 

"Permasalahan TDU akan dibahas lebh lanjut pada finalisasi antara eksekutif dan dinas. TDU ini sebagai pendataan PKL dan mempermudah mereka mengakses fasilitas dari Pemkab seperti modal usaha," jelasnya.