Vonis Korupsi Kades Kebakalan Dinilai Ringan, Kejari Ajukan Banding
Hukum & Kriminal

Vonis Korupsi Kades Kebakalan Dinilai Ringan, Kejari Ajukan Banding

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan banding atas vonis majelis hakim terhadap terdakwa Kades Kebakalan Sunaryo, Selasa (14/11/2017). Banding dilakukan dengan menyerahkan memori banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (21/11/2017) kemarin.

Kasi Pidsus Kejari Kebumen, Pramono Budi Santoso mengatakan, alasan banding karena terdakwa merupakan kades yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan di desa tetapi justru melakukan korupsi. Selain itu, anggaran yang semestinya digunakan untuk membangun agar desa tidak tertinggal justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sehingga menghambat pembangunan di desa tersebut.

Tindakan korupsi terdakwa yang divonis lebih ringan juga dinilai belum memenuhi diferensi efek atau efek jera. Efek jera tersebut diharapkan tidak hanya berdampak bagi terdakwa tetapi juga bagi Kades yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. 

"Harapan kami agar banding ini dikabulkan majelis hakim dengan vonis yang sesuai dengan tuntutan," ungkapnya, Rabu (22/11/2017).

Seperti diberitakan sebelumnya, majelis hakim menvonis Sunaryo Kades Kebakalan dengan 1 tahun 2 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Selain itu, ia juga harus membayar uang pengganti Rp 35.416.640,- subsidair 2 bulan penjara.  

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Sunaryo 2 tahun penjara, pidana denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 35.416.640,- juta subsidair 6 bulan penjara. Untuk itu, pada persidangan vonis sebelumnya JPU menyatakan pikir-pikir atas keputusan hakim.  

Sementara Kajari Kebumen, Erry Pudyanto Marwantono mengimbau, para kades jangan menyalahgunakan APBDes terlebih setiap tahun makin bertambah. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi kades lainnya agar sungguh-sungguh mengelola dana desa, tertib administrasi dan tertib anggaran. Ia meminta masyarakat turut melakukan pengawasan penggunaan DD dan berharap perkara ini menjadi yang pertama dan terakhir di Kebumen.

"Tidak boleh ada penyimpangan apalagi Dana Desa digunakan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.