Divonis Bersalah, Kades Kebakalan Dihukum 1 Tahun 2 Bulan Penjara
Hukum & Kriminal

Divonis Bersalah, Kades Kebakalan Dihukum 1 Tahun 2 Bulan Penjara

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang menvonis Kades Kebakalan bersalah. Majelis hakim yang dipimpin 

Aloysius Prihartono Bayu Aji, menvonis Sunaryo dengan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan, Selasa (14/11/2017) malam di Semarang.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kebumen Pramono, Budi Santoso mengatakan, disamping vonis pidana penjara, Sunaryo juga didenda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Selain itu, ia juga harus membayar uang pengganti Rp 35.416.640 subsidair 2 bulan penjara. 

"Atas putusan tersebut, terdakwa mengaku merima sementara JPU yang diwakili Himawan meyatakan piker-pikir," ungkapnya, Rabu (15/11/2017).

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut Sunaryo 2 tahun penjara, pidana denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 35.416.640 juta subsidair 6 bulan penjara. JPU menilai, terdakwa menyebabkan kerugian negara Rp 108.966.034 juta namun sudah mengembalikan Rp 73.549.394.  

Sementara Kajari Kebumen, Erry Pudyanto Marwantono mengimbau, para kades jangan menyalahgunakan APBDes terlebih setiap tahun makin bertambah. Kasus ini merupakan pembelajaran bagi kades lainnya agar secara sungguh-sungguh mengelola dana desa dengan baik, tertib administrasi dan tertib anggaran. Ia meminta masyarakat dan Pemkab melakukan pengawasan penggunaan DD dan berharap, perkara ini menjadi yang pertama dan terakhir yang terjadi di Kebumen.

"Tidak boleh ada penyimpangan apalagi Dana Desa digunakan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Sunaryo menjadi terdakwa setelah Kejari Kebumen mengantongi alat bukti kerugian negara Rp 108 juta dari APBDes Kebakalan tahun 2014 sebesar Rp 333.228.229 dan tahun 2015 sebesar Rp 661.748.967. Dana tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan Provinsi (Banprov), dan Bagi Hasil Retribusi dan Pajak.

Menurut JPU, terdakwa bersalah dan meyakinkan menyalahgunakan APBDes Kebakalan yang menguntungkan terdakwa. JPU menuntut terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.