Kasus Dugaan Pencucian Uang BPR BKK, Pencairan Kredit Giyatmo Kilat
Peristiwa

Kasus Dugaan Pencucian Uang BPR BKK, Pencairan Kredit Giyatmo Kilat

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Sidang kasus perkara Bank BPR BKK Kebumen berlanjut pada pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Kebumen, Kamis (09/11/2017). Pada sidang kali ini, dua saksi hadir yaitu Agus Setiawan dan Eny Ristianty. Agus saat ini merupakan Pimpinan Cabang Karanganyar BPR BKK Kebumen dan Eny adalah staf di BPR BKK Kebumen. Keduanya saat itu yang melakukan survei agunan Giyatmo dan tiga debitur lain.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Sapto Supriyono dan anggota Firlando serta Hartati Ari. Sidang dihadiri pula oleh terdakwa Budi Santoso didampingi penasehat hukum Lilik Pujiharto. Sedangkan dari JPU hadir yakni Purwono yang juga merupakan Kasi Perdata dan Tata Usaha Nasional (Datun) Kejari Kebumen.

Berdasarkan pantauan persidangan, dari kesaksian keduanya terungkap pencairan permohonan kredit oleh Giyatmo, Wismanto Subarkah, Muhammad Mulyanto, dan Heri Surahman senilai Rp 13 miliar sangat kilat. Keduanya pun mengakui bahwa hasil survei yang dilakukan terhadap agunan debitur di bawah platform yang diajukan debitur.

"Pencairannya tidak ada satu bulan, hanya sekitar satu minggu," ungkap Eny saat menjawab pertanyaan majelis hakim.

Sementara Agus dalam persaksiannya mengaku telah melaporkan kepada pimpinannya saat itu Sutrisno dan Direktur Pemasaran Karsimin bahwa agunan tidak mencover kredit yang diajukan. Namun demikian, ia diperintahkan oleh Sutrisno untuk tetap mencairkan kredit tersebut dengan alasan telah disetujui oleh jajaran Direksi. 

"Setelah saya laporkan hasil survei, Pak Sutrisno melaporkan kepada Direksi. Setelah itu saya diminta beliau (Sutrisno) untuk meneruskan kredit dengan mencairkan dana," katanya.

Telah diberitakan sebelumnya, mantan direktur PD BPR BKK Kebumen Budi Santoso menjadi terdakwa atas dugaan tindak pidana kejahatan perbankan dan pencucian terkait pencairan dana senilai Rp 13 miliar pada tahun 2011. Ia didakwa melanggar Pasal 49 A ayat (1) huruf a UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 dan atau dakwaan kedua Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Belakangan diketahui bahwa Giyatmo melakukan pembayaran kredit ke BPR BKK Kebumen dengan uang hasil penipuan terhadap Hidayat warga Banyumas. Pada persidangan yang dijalani Giyatmo, majelis hakim memutuskan menvonis bersalah Giyatmo atas penipuan dan uang Rp 8,7 miliar di BPR BKK disita untuk dikembalikan kepada Hidayat.