Kenaikan Tunjangan Dewan Disesuaikan Keuangan Daerah
Pemerintahan

Kenaikan Tunjangan Dewan Disesuaikan Keuangan Daerah

Kebumen,(kebumen.sorot.co)--Meski Perda Hak Administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sudah ditetapkan, namun hal itu tidak bisa diimplementasikan secepatnya oleh Pemkab Kebumen. Hal itu diperlukan pertimbangan yang matang agar tidak sampai membebani keuangan daerah dan mengganggu program-program urusan wajib.

Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen, Siti Kharisah mengatakan, untuk menentukan besaran kenaikan tunjangan tersebut harus mengacu kepada Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 sebagai tindaklanjut adanya PP Nomor 18. 

Minggu lalu kita sudah terima Permendagri tersebut yang akan menentukan tingkat kemampuan keuangan daerah apakah tinggi, sedang, atau rendah,” ungkapnya saat jumpa pers di DPRD Kebumen, Selasa (15/08/2017).

Dijelaskannya, pihaknya telah meminta kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menghitung kemampuan keuangan Kebumen sesuai Permendagri dimaksud. Sesuai aturan di PP Nomor 18 tahun 2017, bahwa pemerintah diharuskan memenuhi hak-hak dewan seperti fasilitas mobil, jabatan, kenaikan tunjangan komunikasi intensif dan reses. 

Terkait besaran kenaikan tunjangan akan dicantumkan di Perbup nantinya,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk tunjangan transportasi bagi anggota dewan akan diberikan setiap bulan. Sedangkan untuk kegiatan reses anggota DPRD yang selama dua tahun tidak dilakukan, akan dijatah satu kali reses untuk setiap masa sidang atau tiga kali dalam setahun. 

Pada APBD Perubahan kita usulkan tunjangan kegiatan reses, namun keputusan penganggaran ini menunggu hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu,” tandasnya.